Peristiwa tewasnya belasan pemudik akibat terjebak kemacetan di pintu keluar Tol Brebes Timur harus menjadi perhatian serius pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, mudik ke kampung halaman merupakan tradisi Lebaran yang dilakukan tiap tahun oleh masyarakat.
"Melihat keadaan seperti ini sudah saatnya Indonesia memulai dengan budaya malu bagi para pejabatnya terbukti gagal menjalankan amanah rakyat," ujar Sekjen DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bob Hasan kepada wartawan, Jumat (15/7).
Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan sebaik mungkin penyelenggaraan mudik tahunan. Agar tidak ada lagi korban jiwa seperti dalam peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Brexit itu akibat membludaknya masyarakat yang melakukan mudik.
"Artinya tidak dengan hanya memasang pengumuman," kata Bob.
Dia menyayangkan jika penyelenggaraan mudik tahunan harus menelan korban dari rakyat yang seyogyanya adalah pembayar pajak.
Karena itu, pemerintah harus putar otak untuk mewujudkan penyelenggaraan mudik yang baik. Sesuai dengan semboyan Presiden Jokowi yaitu kerja, kerja, kerja.
"Jadi tidak saatnya lagi hanya menilai seperti biasa karena tiap tahun," ujar Bob.
Lebih lanjut, Bob menilai Tragedi Brexit merupakan tragedi kemanusiaan yang harus dipertanggungjawabkan secara moral oleh pemerintah, dalam hal ini pihak-pihak terkait penyelenggaraan mudik Lebaran.
"Kejadian ini sudah termasuk tragedi kemanusiaan dan akibat kecerobohan pelaksana tugas pemerintah. Presiden dan jajarannya tidak cukup hanya mengucap kata maaf. Segera melakukan tindakan apresiasi dengan mencopot pejabat yang berkompeten dalam kinerja ini," jelasnya.
Dia menambahkan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3/2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu, tugas Kementerian Perhubungan di bawah pimpinan Ignasius Jonan sebagai koordinator antara lain membentuk tim koordinasi penyelenggaraan transportasi, menyusun rencana operasi angkutan, dan membuat kebijakan khusus untuk kelancaran angkutan dan transportasi Lebaran.
"Inpres tersebut masih berlaku, jadi peran Kemenhub sudah jelas," katanya.
Merujuk aturan tersebut, Bob berharap agar pemimpin yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas harus dicopot atau legowo mengundurkan diri.
"Pak menhub harus jantan dong, silahkan mengundurkan diri. Semua orang sudah tahu bahwa ini adalah tanggung jawab menhub. Jangan rakyat hanya disuapi dengan opini," tegas Bob.
[wah]
