Berita

tersangka pembuat vaksin palsu/net

Hukum

Rumah Sakit Terlibat Vaksin Palsu Harus Diberi Sanksi

JUMAT, 15 JULI 2016 | 16:38 WIB | LAPORAN:

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diminta segera mencabut izin rumah sakit dan bidan yang terbukti menggunakan vaksin palsu.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, pemerintah juga perlu segera meninjau langsung 14 rumah sakit yang diketahui menggunakan vaksin palsu. Serta memeriksa rekam jejak medikal rumah sakit dan catatan medis tiap warga yang berobat.

"Kita harap akan segera dilakukan pengecekan dan diberikan sanksi. Kita desak pemerintah lakukan langkah-langkah itu. Langsung turun," katanya kepada wartawan di komplek parlemen, Jakarta, Jumat (15/7).


Saleh mengatakan, gerak cepat pemerintah harus segera dilakukan. Sebab, saat ini masyarakat masih percaya jika pemerintah bersama aparat penegak hukum bisa menuntaskan kasus peredaran vaksin palsu yang telah berlangsung sejak 2003 silam.

"Nanti bisa ada ketidakpercayaan, sekarang masyarakat sebagian besar percaya dengan pemerintah. Mungkin ada kelalaian yang harus kita koreksi kritisi dari waktu ke waktu supaya ke depan tidak terjadi lagi," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya