Fadel Muhammad: Betul, Ada Perbedaan Pandangan Antara DPP Dan Wanbin Yang Perlu Disamakan

Statemen Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) memberikan jaminan dukungan kepada Joko Widodo untuk dicalonkan kembali sebagai presiden dinilai terlalu pagi. Sebab, pilpres baru akan dihelat pada 2019 mendatang.

Walhasil, dukungan yang terlalu dini ini terkesan bak rayuan halus Setnov agar Jokowi memberi jatah menteri kepada partai beringin, khususnya diten­gah isu reshuffle yang kian menguat.

Padahal, klaim dukungan ini belum pernah dibahas secara resmi di internal partai. Khususnya dengan Dewan Pembina (Wanbin), yang juga merasa perlu diajak bicara.

Dukungan sepihak Setnov ini, menambah daftar panjang perbedaan pandangan antara Wanbin yang dipimpin Aburizal Bakrie (ARB) dengan Setya Novanto (Setnov) di jajaran DPP Golkar. Sebelumnya, Setnov juga menyalip ARB ketika mendukung Ahok sebagai cagub DKI. Padahal ARB sempat terang-terangan lebih mendukung calon lain.

Keberadaan Wanbin pun diso­rot, sebab menghadirkan ma­tahari kembar di Partai Golkar. Wanbin dan DPP sama-sama merasa paling berhak memberi­kan putusan dukungan terhadap calon tertentu. Simak wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Sekretaris Dewan Pembina Fadel Muhammad berikut ini;

Perbedaan pandangan antara Dewan Pembina dengan DPP serius adanya?
Betul, ada beberapa perbedaan pandangan yang berbeda. Dalam arti perlu disamakan gitu.

Bagaimana cara menyama­kannya?
Pak Aburizal Bakrie sudah rapat dengan kita, saya sekretaris Dewan Pembina dan semua ang­gota, kita (sepakat) jangan bikin dua matahari. Jadi, kita tidak akan bikin dua matahari. Maka jangan sampai dipertentangkan antara Pak Aburizal Bakrie dengan Pak Novanto di media massa.

Tapi faktanya kan memang ada perbedaan pandangan, khususnya terkait kewenan­gan dalan memberikan du­kungan politik?
Maka untuk itu, kita akan memperjelas AD/ART, yaitu di pasal 24 dan pasal 21 terkait kewenangan Dewan Pembina dan mana-mana yang dikerja­kan oleh DPP. Dan kemudian kita akan bikin PO (Peraturan Organisasi) nya. Peraturan mana yang mesti dilaksanakan dan mana yang tidak.

Ketua Dewan Pembina mau­nya bagaimana?
Pak Ical cenderung (berpan­dangan) bahwa Dewan Pembina tidak perlu menguasai seluruh­nya, atau dalam semua hal. Kita hanya pada hal yang strategis-strategis saja.

Secara konkret, hal-hal yang strategis itu seperti apa?
Maka itu, kita akan membahas dan menjabarkan secara lebih detail apa konsep dari masalah-masalah strategis itu, kita akan rapatkan lagi.

Selama ini pemahaman ten­tang hal-hal strategis itu sep­erti apa?
Ya nanti kita hari Jum'at akan jabarkan lebih detail. Dan (hasilnya) kita akan bawa da­lam Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) nanti. Dan di Rapimnas kita akan keluarkan PO nya.

Penentuan calon di pilgub misalnya?
Kita Dewan Pembina ingin dalam pemilihan gubernur (pil­gub) kita dilibatkan. Kalau Bupati/ Walikota biarlah DPP semata-mata, gitu. Itu akan kita rapatkan hari Jum’at, jam dua siang. Kita dewan pembina akan bicarakan dan mematangkan konsep itu.

Tapi dalam dukungan cagub DKI Setnov tetap memberi­kan dukungan kepada Ahok. Sekarang malah langsung Jokowi sebagai capres?
Itu juga kita akan bicarakan pada hari Jum’at. Dan kita akan bahas. Selain itu, itu kan belum pernah dibahas di Rapimnas.

Etis nggak sih memberikan jaminan dukungan partai, tapi belum dibahas dan diputuskan secara resmi. Apalagi pilpres masih jauh?
Kita sih sah-sah saja kalau orang sebagai ketua partai mem­berikan opini. Cuma kan kalau sudah keluar opini partai kan harus melalui rapat bersama, Rapimnas itu.

Artinya wanbin memang be­lum sama sekali diajak bicara soal dukungan capres?
Belum. Baru juga Munas, dan kemudian ada opini oleh Ketua Umum Pak Novanto. Nanti kita akan bahas. Masih jauhlah waktunya. Belum relevan kita membicarakan masalah itu.

Menurut Anda apa yang relevan saat ini?
Yang relevan sekarang adalah bagaimana kita membuat agar Partai Golkar bisa mempersiap­kan kemenangan Pilkada 2017, 2018 dan Pemilu 2019. Dan yang kedua adalah bagaimana men­dukung pemerintahan sekarang yang cukup berat ini keadaan ekonominya.

Masalah kebutuhan dana un­tuk pembangunan infrastruk­tur, kalaupun kita memilih atau menentukan sikap maka sikap kita adalah bagaimana pemilihan gubernur. ***