Berita

ilustrasi/net

Hukum

TAX AMNESTY DIGUGAT

Catat! Beban Pemerintah Lebih Besar Kalau Kalah di MK

KAMIS, 14 JULI 2016 | 21:42 WIB | LAPORAN:

Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) resmi mengajukan uji materi (judicial review) terhadap undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagi Wakil Ketua Komisi XI, Achmad Hafisz Tohir, pemerintah akan menanggung beban berat apabila gugatan tersebut dimenangkan oleh YSK dan SPRI.

"Saya sampaikan ke pemerintah ini sudah digugat ke MK. Kalau sampai kalah, maka beban pemerintah akan lebih besar lagi," kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).


"Saya memprediksi akan semakin berat fiskal kita."

Karenanya, politisi PAN ini meminta pemerintah untuk memikirkan secara seksama apa langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi beban tersebut.

Menurutnya,meski dukungan politik terhadap pemerintah saat ini sudah sangat kuat, itu tidak sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

"Kepercayaan dari masyarakat ke pemerintah lemah. Itu yang saya lihat," terangnya.

Lalu, sebesar apakah upaya pemerintah dalam menghadapi uji materi undang-undang pengampunan pajak tersebut, Hafidz tak mau berspekulasi.

"Saya belum bisa memprediksi sejauh mana kekuatan yang disiapkan pemerintah," pungkasnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya