Berita

foto:net

Bisnis

Dirut Pertagas: Kita Bisa Pakai Gas PGN Karena Holding Energi

KAMIS, 14 JULI 2016 | 19:35 WIB | LAPORAN:

Saat ini Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) oleh PT Pertamina sudah berada di Sekretariat Negara.

PT Pertamina (Persero) akan menjadi induk dari PGN dalam skema yang berbungkus holding energi tersebut. Belakangan nama holding energi diubah menjadi holding Migas.

Direktur Utama Pertamina Gas (Pertagas), Hendra Jaya menyatakan bahwa nantinya Pertagas akan digabung dengan PGN. Penggabungan ini dinilainya akan menguntungkan Pertagas maupun PGN. Sebab, Pertagas nantinya bisa memanfaatkan infrastruktur milik PGN, misalnya pipa-pipa gas. Demikian juga sebaliknya.


"Kalau untuk ke sana kan setelah adanya kepastian dari tubuh perusahaan, akan kita lihat aset mana saja yang bisa disinergikan. Kita sedang coba mana yang bisa dipakai bersama. Masih mapping," kata Hendra Jaya di Jakarta, Kamis (14/7).

Selain pemanfaatan aset bersama (open access), Pertagas dan PGN juga akan diuntungkan karena bisa membangun infrastruktur gas bersama-sama. Dengan begitu, biaya investasi menjadi lebih efisien.

"Kita lagi petakan dulu. Kita lihat mana saja (rencana investasi) yang overlap atau yang mirip-mirip lah," ujarnya.

Selama ini, banyak proyek PGN dan Pertagas yang beririsan. "Misalnya kita punya pipa transmisi mereka punya pipa distribusi di Jawa Barat, juga di Jawa Timur. Ke depan kita harapkan akan lebih baik lagi," katanya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mewanti-wanti agar rencana pemerintah membentuk holding energi agar ditinjau kembali. Ia khawatir holding energi yang sebenarnya 'akuisisi' PGN oleh Pertamina, akan menguntungkan para trader-trader gas tak bermodal.

"Kita lihat kan sekarang ini, justru banyak gas dari Pertamina masuknya ke trader gas. PGN malah kalau mau beli gas tidak bisa langsung, belinya harus lewat trader, ini kan tidak bener. Kalau ini jadi ya yang untung para trader gas tak bermodal," ujar Tumiran.

Tumiran mengatakan, sejak dari dulu PGN terus didesak untuk membuka seluruh akses pipa gas bumi yang dibangunnya oleh para trader gas tak bermodal. Namun, PGN tegas tak ingin meladeni para trader gas yang berperan sebagai calo gas ini.

"Jadi kita harus lihat dulu, tujuan pembentukan holding itu untuk apa dan kepentingan siapa? Setelah holding ini jadi, terus gol-nya apa?," tegasnya.

Berdasarkan dokumen laporan keuangan Pertagas 2014, terungkap ada lebih dari 10 trader gas yang dialirkan oleh Pertagas. Ironinya, sebagian besar dari para trader gas itu tidak memiliki infrastruktur gas bumi seperti yang disyaratkan pemerintah.

Trader gas yang menikmati aliran gas tersebut adalah PT Bayu Buana Gemilang-TS di pasok 6.480 miliar British thermal unit (BBTU), PT Java Gas Indonesia 6.060 BBTU, PT Sadikun Niagamas Raya 5.239 BBTU, PT Surya Cipta Internusa 6.140 BBTU, PT Walinusa Energi 4.562 BBTU, PT Alamigas Mega Energy 147 BBTU, PT Dharma Pratama Sejati 394 BBTU, PT IGAS 1,26 BBTU, PT Trigas 25,77 BBTU, PT Ananta Virya 1,5 BBTU, PT Mutiara Energi 3.625 BBTU, dan PT Jabar Energi dipasok 516 BBTU.[wid]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya