Sejak dipimpin Agus Rahardjo cs, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT). Namun, sebagian besar hasil tangkapan itu hanya "bernilai" ratusan juta. Masih doyan kasus recehan, KPK dinilai sekelas Polres.
Bagi Ketua KPK Agus Rahardjo, masyarakat jangan hanya melihat besar kecilnya uang suap atau kerugian negara dari sebuah perkara yang ditangani.
"Pesannya, bahwa dunia peradilan belepotan, sasarannya penegakan hukum," tutur Agus melalui pesan singkat, Rabu (13/7).
Dia mengingatkan, jika lembaga yudikatif negara tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri, mestinya dua cabang yang lain, yakni eksekutif dan legislatif segera berinisiatif memperbaikinya.
"KPK siap memberikan bantuan dan pengawalan," imbuhnya.
Sejurus dengan Agus, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai, korupsi bukan dinilai dari besar kecilnya uang suap atau kerugian negara dalam suatu kasus. Melainkan rusaknya mental penegak keadilan serta rusaknya mental bangsa.
"Jadi bukan dari besar kecilnya rupiah," ujar Saut dikonfirmasi terpisah.
Soal belum mampunya KPK memenjarakan banyak orang, baik orang besar maupun kecil, Saut bilang itu lain persoalan. Keterbatasan SDM di lembaga antirasuah itu menjadi penyebabnya.
"Saya pribadi bilang paling tidak pegawai KPK itu harus 8000 orang dari 1300-an yang ada sekarang," beber Saut.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebelumnya menyayangkan, KPK di bawah kepemimpinan Agus lebih doyan menangani kasus duit receh. KPK, dinilainya, seperti pesawat jet tempur, namun dikemudikan sopir angkot.
"Kalau hanya menangani kasus ratusan juta, KPK sekelas Polres. Itu sangat disayangkan. Istilahnya, pesawat jet tempur dikemudikan sopir angkot," katanya kepada Harian
Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Boyamin, Agus Rahardjo cs terkesan mengabaikan kasus-kasus yang jauh lebih besar ketimbang kasus-kasus yang mereka tangani saat ini. Boyamin menyebut dua kasus di antaranya, yakni kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras dan kasus SKL BLBI.
"KPK malah lembek di kasus RS Sumber Waras yang nilai kerugian negaranya ratusan miliar. Kesannya sangat tidak adil. Itu justru menurunkan derajat KPK. Apalagi yang triliunan seperti BLBI, Century, sudah menguap," jelas Boyamin.
Boyamin pun menilai, pimpinan KPK sekarang terlihat demam panggung, grogi, tidak berjiwa petarung, dan kelihatan cari aman. Nah, untuk menutupi kelemahan itu, KPK pun memperbanyak OTT. Sementara kasus yang bersifat strategis dan kebijakan tak berani mereka perkarakan.
"Kalau boleh menilai sekarang ini adalah pimpinan KPK dengan nilai paling rendah jika dibandingkan dengan sebelumnya," kritiknya.
Bahkan, Boyamin meminta para pimpinan komisi antirasuah itu untuk mundur secara kolektif. "Daripada mempermalukan KPK dan diri sendiri," tandasnya.
[sam]
