Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok, telah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta pendapat mengenai penghentian proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta secara permanen.
Namun, surat tersebut lebih pantas dianggap sebagai sebuah "jebakan".
Demikian dikatakan Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), Muslim Arbi.
Ada beberapa alasan yang dikemukakan Arbi. Pertama, keputusan penghentian Reklamasi Pulau G oleh Komite Gabungan yang terdiri dari lintas kementerian dan Pemprov DKI, adalah sebuah langkah yang dilakukan bersama Birokrasi Pemerintah Pusat yang dipimpin Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.
"Itu adalah keputusan yang tepat, karena sudah menempuh berbagai pertimbangan," kata Arbi.
Kedua, izin Reklamasi Pulau G yang dikeluarkan oleh Gubernur Ahok sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara setelah digugat kalangan nelayan.
"Ahok wajib menaati Keputusan Menko Maritim dan Keputusan Pengadilan PTUN. Bukan melakukan perlawanan dengan menyurati Presiden dengan berpijak pada Keppres 52/1995. Sudah dapat diduga, Ahok mau cari 'beking' presiden supaya membela keputusannya," urai Arbi.
Ia yakin Ahok, yang dijuluki "Gubernur Podomoro", bukan sedang menjalankan agenda birokrasi Pemerintah Daerah melainkan menjalankan kepentingan perusahaan pengembang (Agung Podomoro Land).
"Ada misi Ahok bawa misi pengembang. Sebab pada beberapa waktu lalu, Ahok pernah menyatakan bahwa Jokowi jadi Presiden pun karena dapat dukungan pengembang," terangnya.
Ia juga yakin Jokowi pasti akan meminta saran dan masukan dari Menko Maritim dan menteri-menterinya, mendengar saran kaum nelayan, juga mempertimbangkan Putusan PTUN soal Reklamasi Pulau G.
"Presiden Jokowi pasti mempertimbangkan semua itu dalam mengambil keputusan. Kalau Presiden tidak memperhatikan itu, risiko politik, hukum dan birokrasi akan jadi batu sandungan untuk bela Ahok," ujarnya.
[ald]
