Berita

ahok/net

Hukum

Ahok Ancam Pidanakan Warga Bukit Duri

RABU, 13 JULI 2016 | 12:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kesal lantaran terus mendapat perlawanan dari warga Bukit Duri, Jakarta Selatan terkait upaya penertiban kawasan itu.

"Enak saja kamu gugat reklamasi, kok yang ini (Bukit Duri) tidak digugat," ujarnya di Balai Kota, Rabu (13/7).

Ahok menilai apa yang dilakukan warga Bukit Duri juga bagian dari reklamasi Sungai Ciliwung yang dijadikan pemukiman ilegal.


"Saya punya bukti kok sungai direklamasi, dulu dipasang tanah sama mereka," bebernya.

Mantan bupati Belitung Timur itu mengklaim bahwa keberadaan 384 kepala keluarga di bantaran Ciliwung di kawasan Bukit Duri sudah merusak lingkungan. Karena itu, dirinya tidak segan-segan akan melakukan pidana kepada warga yang melawan untuk ditertibkan.

"Mereka telah mereklamasi, merusak lingkungan, reklamasi sungai lebih parah. Jadi kita bisa pidana kalau gitu," tegas Ahok.

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum warga Bukit Duri Vera WS Soemarwi mengungkapkan alasan warga mengajukan gugatan secara berkelompok atau class action terkait normalisasi Sungai Ciliwung oleh Pemprov DKI. Normalisasi dinilai warga tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan. Sebab, program normalisasi Sungai Ciliwung yang dimulai pada 4 Oktober 2012 itu seharusnya berakhir pada 5 Oktober 2015 lalu. [wah] 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya