Dewan Energi Nasional (DEN) menilai tata kelola minyak dan gas nasional masih perlu pembenahan. Pemerintah juga harus fokus pada perbaikan tata kelola migas ketimbang melakukan holding.
Board member of DEN, Tumiran mengatakan bahwa perbaikan tata kelola minyak dan gas itu lebih penting dari pada pembentukan holding energi.
Dia menyoroti rencana holding dengan mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) oleh PT Pertamina sebagai langkah keliru. Pemerintah mestinya memprioritaskan pembenahan tata kelola karena dampaknya akan positif bagi dunia industri sampai masyarakat.
"Selama ini kan alokasi gas banyak masuk ke trader. PGN sebagai perusahaan milik bangsa kok dipaksa beli gas lewat trader, padahal lebih efisien beli langsung ke perusahaan hulu migasnya. Itu berarti ada yang salah dengan regulasi kita, ini yang harus pertama kali diperbaiki bukan memasukkan PGN ke Pertamina dengan bungkus holding," kritiknya di Jakarta, Selasa (12/7).
Dia melihat, antara PGN dan Pertamina di bisnis gas hilir sering terjadi tumpang tindih proyek pembangunan infrastruktur gas. "Ini tugasnya pemerintah, tinggal dibagi saja perannya. Pertamina fokus di eksplorasi dan penyediaan sumber-sumber gas, nanti PGN tugasnya tinggal menyalurkan gasnya ke masyarakat," katanya lagi.
Tumiran menegaskan, daripada PGN dimasukkan ke Pertamina yang justru tidak menyelesaikan masalah, lebih baik pemerintah memperkuat masing masing BUMN yaitu PGN dan Pertamina tersebut.
Saat ini di Indonesia belum ada perusahaan dari negara lain yang investasi di bidang hilir gas bumi. Sehingga kesempatan pemerintah untuk makin memperkuat BUMN gas agar semakin memberikan manfaat gas bumi yang bersih dan hemat ke masyarakat.
"Dorong PGN terus mengembangkan bisnis pipa gasnya, bangun pipa sebanyak-banyaknya. Pertamina punya Pertagas juga diperkuat saja, kalau nggak Pertagas malah bisa dimasukkan saja ke PGN. Nah Pertamina sendiri fokus ke industri hulu migas," tegasnya.
Menurutnya, bila tujuan akuisisi tersebut hanya sekedar memperkuat permodalan ke PT Pertamina, bukanlah kebijakan yang tepat.
"Ya kita lihat Pertamina selama ini sudah cukup diberikan keleluasaan, untuk apalagi diperkuat. Malah PGN sekarang secara perusahaan sudah baik, nanti apakah setelah di bawah Pertamina bisa lebih sehat?" katanya.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia, Haryajid Ramelan mengatakan, rencana akuisisi PGN oleh Pertamina dikhawatirkan akan mengganggu pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia yang selama ini dilakukan oleh PGN.
"Dengan adanya akuisisi ini, saya khawatirnya kok nantinya PGN akan tidak leluasa mengembangkan bisnis," kata dia.
Kekhawatiran tersebut karena bila PGN menjadi anak usaha Pertamina yang dibalut dengan bungkus 'holding energi' ini resmi terbentuk nanti, maka akan ada perubahan proses bisnis di PGN, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait penentuan langkah strategis pengembangan usaha.
"Kan waktu masih sendiri, untuk mengambil langkah bisnis PGN cukup bahas sendiri di internalnya. Nah dengan adanya akuisisi ini, PGN harus mendapat persetujuan dari Pertamina yang induk usahanya. Jadi proses pengambilan keputusannya lebih lama," tutur dia.
Kondisi keuangan PGN selama ini lumayan bagus. Dari laporan keuangannya, perusahaan gas pelat merah ini mampu membukukan laba bersih sebesar 401,2 juta dolar AS di tahun 2015. Perolehan tersebut setara 13 persen dari pendapatan usaha yang sebesar 3,07 miliar dolar AS.
[sam]
