Berita

net

Hukum

PKS Dukung Uji Materi UU Tax Amnesty

SENIN, 11 JULI 2016 | 19:40 WIB | LAPORAN:

Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) mendukung gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Ecky Awal Mucharam, uji materi atau judicial review adalah hak konstitusi setiap warga negara Indonesia. Sejauh ini sudah banyak undang-undang yang digugat ke MK, baik diterima permohonannya maupun ada yang ditolak.

"Jadi, jika ada WNI atau pihak-pihak yang melakukan judicial review saya menghormati, menghargai dan mendukungnya secara moral," ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (11/7).


Ecky menilai bahwa gugatan atas pengesahan UU Tax Amnesty didasari rasa tanggung jawab dan kesadaran penuh warga negara terhadap konstitusi.  

"Saya yakin pihak yang melakukan judicial review didasarkan atas rasa tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa undang-undang tersebut mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan UUD atau konstitusi," jelasn Ecky yang juga nggota Komisi XI.
 
Adapun, pihak-pihak yang berencana mengajukan uji materi atas UU Tax Amnesty antara lain Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat orang lainnya. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya