Berita

foto: net

Nusantara

Kemacetan Brebes Telan Belasan Nyawa Akibat Presiden Yang Abai

RABU, 06 JULI 2016 | 12:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Keluarga dari 12 orang yang diberitakan tewas akibat kemacetan ekstrem di Brebes, Jawa Tengah, harus memperoleh retroactive insurance dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Mereka tewas jelas-jelas karena manajemen transportasi yang kacau, bukan karena kecelakaaan," kata politikus, Djoko Edhi Abdurahman, Rabu (6/7).

Djoko yakin para korban tewas akibat manajemen contingency yang tak berjalan, panduan dari udara yang tidak ada serta pusat pelaporan darurat yang tidak berfungsi.


"Ke mana heli kepolisian, badan penanggulangan bencana, dan TNI. Ini juga jelas-jelas tersedia tapi tak ada komando dari presiden," sesal mantan anggota Komisi III DPR ini.

Pada saat peristiwa kemacetan parah puluhan kilometer itu, Presiden Joko Widodo selaku manajer tertinggi malah sibuk membagi-bagikan bahan pokok ke masyarakat.

"Jadi jelas, lini komando tidak jalan," tegas dia lagi.

Djoko juga menilai ini sudah kesekian kalinya presiden abai terhadap protokoler kepala pemerintahan.

"Ketiadaan perintah pada saat momentum krisis merupakan kesalahan fatal," ucapnya.

Ramai diberitakan media, tercatat 12 orang tewas di tengah kemacetan parah arus mudik di kawasan Brebes akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Sri Gunadi Parwoko, kendaraan ambulans sulit mengevakuasi karena para korban terpencar di beberapa lokasi kemacetan.

Salah satu korban tewas adalah bayi usia 1 tahun yang diduga meninggal akibat keracunan karbon dioksida setelah mobil yang ditumpanginya terjebak macet lebih dari enam jam menjelang pintu keluar Tol Brebes Timur. Para korban lain kebanyakan terdiri dari lansia. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya