Berita

foto: net

Nusantara

Kemacetan Brebes Telan Belasan Nyawa Akibat Presiden Yang Abai

RABU, 06 JULI 2016 | 12:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Keluarga dari 12 orang yang diberitakan tewas akibat kemacetan ekstrem di Brebes, Jawa Tengah, harus memperoleh retroactive insurance dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Mereka tewas jelas-jelas karena manajemen transportasi yang kacau, bukan karena kecelakaaan," kata politikus, Djoko Edhi Abdurahman, Rabu (6/7).

Djoko yakin para korban tewas akibat manajemen contingency yang tak berjalan, panduan dari udara yang tidak ada serta pusat pelaporan darurat yang tidak berfungsi.


"Ke mana heli kepolisian, badan penanggulangan bencana, dan TNI. Ini juga jelas-jelas tersedia tapi tak ada komando dari presiden," sesal mantan anggota Komisi III DPR ini.

Pada saat peristiwa kemacetan parah puluhan kilometer itu, Presiden Joko Widodo selaku manajer tertinggi malah sibuk membagi-bagikan bahan pokok ke masyarakat.

"Jadi jelas, lini komando tidak jalan," tegas dia lagi.

Djoko juga menilai ini sudah kesekian kalinya presiden abai terhadap protokoler kepala pemerintahan.

"Ketiadaan perintah pada saat momentum krisis merupakan kesalahan fatal," ucapnya.

Ramai diberitakan media, tercatat 12 orang tewas di tengah kemacetan parah arus mudik di kawasan Brebes akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Sri Gunadi Parwoko, kendaraan ambulans sulit mengevakuasi karena para korban terpencar di beberapa lokasi kemacetan.

Salah satu korban tewas adalah bayi usia 1 tahun yang diduga meninggal akibat keracunan karbon dioksida setelah mobil yang ditumpanginya terjebak macet lebih dari enam jam menjelang pintu keluar Tol Brebes Timur. Para korban lain kebanyakan terdiri dari lansia. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya