Berita

foto: net

Nusantara

Kemacetan Brebes Telan Belasan Nyawa Akibat Presiden Yang Abai

RABU, 06 JULI 2016 | 12:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Keluarga dari 12 orang yang diberitakan tewas akibat kemacetan ekstrem di Brebes, Jawa Tengah, harus memperoleh retroactive insurance dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Mereka tewas jelas-jelas karena manajemen transportasi yang kacau, bukan karena kecelakaaan," kata politikus, Djoko Edhi Abdurahman, Rabu (6/7).

Djoko yakin para korban tewas akibat manajemen contingency yang tak berjalan, panduan dari udara yang tidak ada serta pusat pelaporan darurat yang tidak berfungsi.


"Ke mana heli kepolisian, badan penanggulangan bencana, dan TNI. Ini juga jelas-jelas tersedia tapi tak ada komando dari presiden," sesal mantan anggota Komisi III DPR ini.

Pada saat peristiwa kemacetan parah puluhan kilometer itu, Presiden Joko Widodo selaku manajer tertinggi malah sibuk membagi-bagikan bahan pokok ke masyarakat.

"Jadi jelas, lini komando tidak jalan," tegas dia lagi.

Djoko juga menilai ini sudah kesekian kalinya presiden abai terhadap protokoler kepala pemerintahan.

"Ketiadaan perintah pada saat momentum krisis merupakan kesalahan fatal," ucapnya.

Ramai diberitakan media, tercatat 12 orang tewas di tengah kemacetan parah arus mudik di kawasan Brebes akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Sri Gunadi Parwoko, kendaraan ambulans sulit mengevakuasi karena para korban terpencar di beberapa lokasi kemacetan.

Salah satu korban tewas adalah bayi usia 1 tahun yang diduga meninggal akibat keracunan karbon dioksida setelah mobil yang ditumpanginya terjebak macet lebih dari enam jam menjelang pintu keluar Tol Brebes Timur. Para korban lain kebanyakan terdiri dari lansia. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya