Jokowi Diminta Sikapi Perlawanan Ahok Dan Agung Podomoro

Di era Presiden Joko Widodo sebenarnya terlihat komitmen negara untuk tegas terhadap perusahaan swasta yang melanggar UU dan merusak lingkungan hidup.

Karena itu, sebaiknya Presiden Jokowi pun menyikapi kasus "perlawanan" Agung Podomoro Land (APL) dan anak perusahaannya Muara Wisesa Samudera (MWS) terhadap pemerintah pusat dalam hal pembatalan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

"Biasanya negara selalu kalah dengan swasta. Selama ini negara membuka peluang sehingga pihak swasta semena-mena. Tapi di era Jokowi saya melihat mengarah ke perbaikan," ujar akademisi bidang kebijakan publik, Lukman Hakim, kepada redaksi, Selasa (5/7).

Saat jumpa pers Sabtu lalu (2/7), APL dan MWS menyampaikan kekecewaan mereka atas keputusan pemerintah pusat membatalkan permanen reklamasi Pulau G. Dalam kesempatan itu, Dirut APL Cosmas Batubara mengatakan, pihaknya telah mengantongi semua persyaratan yang diminta Pemprov DKI Jakarta sebelum memulai pembangunan pulau G.

Cosmas yang pernah menjadi Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Tenaga Kerja di era Orde Baru mengatakan, pembatalan pembangunan pulau G itu menciptakan ketidakpastian di dunia usaha. Cosmas juga mengatakan, pihaknya hanya tunduk pada Pemprov DKI Jakarta yang mengeluarkan izin pembangunan pulau G.

Melihat hal itu, Lukman meminta Jokowi bersikap tegas baik terhadap Agung Podomoro maupun Gubernur Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok, yang mempertanyakan keputusan pemerintah itu.

"Dia (Jokowi) tidak bisa berdiam diri dan membiarkan menterinya saja yang bergerak. Ada perlawanan swasta terhadap negara," katanya.

Lukman juga melihat inilah peluang Jokowi untuk melepas persepsi publik bahwa ia seolah bertindak sebagai "pelindung" Ahok.

Apalagi, Ahok sempat mengeluarkan pernyataan yang menuduh Komite Gabungan, yang dibentuk pemerintah untuk mengkaji kelayakan reklamasi Teluk Jakarta, sedang menyudutkan dirinya yang kerap dijuluki "Gubernur Podomoro".

"Supaya tak ada kesan itu lagi maka Jokowi harus bicara keras dalam persoalan ini," jelas Lukman. [ald]