Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Selama 15 Tahun Deradikalisasi Tidak Cukup Efektif

SELASA, 05 JULI 2016 | 15:07 WIB | LAPORAN:

Sebenarnya, kewaspadaan pemerintah dan aparat keamanan terhadap potensi teror di Indonesia sudah baik.

Serangkaian upaya pengungkapan jaringan teror terus berjalan. Bahkan harus diakui lebih baik dari sebelumnya, dengan minimnya tersangka yang tewas.

Namun sayang, prediksi itu belum dibarengi peningkatan kewaspadaan yang lebih sistematis dan tidak terkesan panik.

"Jangan sampai ada semacam kelengahan karena sukses-sukses penangkapan kemarin, sehingga hanya terfokus pada informasi-informasi para tersangka dan tidak mengembangkan kemungkinan-kemungkinan," ujar peneliti terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi kepada wartawan, Selasa (5/7).

Menurutnya, euforia sukses kampanye ISIS di Timur Tengah bisa saja menular. Jaringan teror yang sebelumnya merasa terjepit, terpacu semangatnya untuk beraksi. Meski dalam intensitas kecil hingga sedang yang bisa saja tak direncanakan jauh hari sebelumnya, atau bahkan berubah dari rencana awal.

Ia mengkritik program-program deradikalisasi yang diusung pemerintah, dengan metode sosialisasi melalui pengajian, ceramah Pancasila maupun kampanye belanegara. Menurut dia itu tak cukup efektif bahkan tak konstruktif.

Lagipula, deradikalisasi semacam itu malah menguatkan bahwa terorisme berkait dengan radikalisme agama, karena program-program pencegahannya mayoritas melibatkan kelompok berbasis agama.

"Hal itu sudah dilakukan sejak 15 tahun lalu dan tak membuahkan berkurangnya ancaman teror," tegasnya.

Adalah lebih baik pemerintah menyusun program mitigasi yang lebih komprehensif. Mulai dari peningkatan kewaspadaan, daya tahan warganegara terhadap ancaman hingga pemulihan setelah teror. Tentu saja sembari memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan penegakan hukum, yang menumbuhsuburkan kekecewaan dan kebencian.

Di sisi lain, aparat di lapangan tanpa memandang besar-kecil peran, terutama pada aparat-aparat kepolisian dan penyedia jasa keamanan yang tidak terkait langsung dengan penanganan ancaman teror, mesti dibekali informasi cukup soal situasi dan kondisi ancaman.  [ald]

Populer

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Kejagung di Bawah ST Burhanuddin, Anak Buah Jalan Masing-masing

Rabu, 25 September 2024 | 17:11

Warganet Geram Bahlil Bandingkan Diri dengan Rasulullah: Maaf Nabi Tidak Minum Alkohol

Kamis, 26 September 2024 | 07:43

Salaman Andika Perkasa Dicuekin Kapolda Jateng dan Pj Gubernur

Rabu, 25 September 2024 | 11:18

MUI Tuntut Ahmad Dhani Minta Maaf

Rabu, 02 Oktober 2024 | 04:11

Rhenald Kasali Komentari Gelar Doktor HC Raffi Ahmad: Kita Nggak Ketemu Tuh Kampusnya

Jumat, 04 Oktober 2024 | 07:00

UPDATE

Sultan Bachtiar Najamuddin Rising Star Bengkulu

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 17:53

Korea Selatan Sepakat Tanggung Biaya Keamanan Tentara AS Sebesar Rp17 Triliun

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 17:50

Lawan Hoaks Menuju Pilkada Jakarta Berintegritas

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 17:41

Jadi Irup Terakhir Sebagai Presiden, Jokowi Berterima Kasih ke TNI

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 17:14

APPI Optimis Multifinance Dapat Bantu Pemerintah Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 16:47

Kabinet Prabowo-Gibran Idealnya Lebih dari 50 Persen Diisi Profesional

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 16:24

Jokowi: HUT TNI Tahun Ini Paling Merakyat

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 15:44

Dinasti di Parlemen, Ini Daftar Anggota Dewan yang Punya Relasi Keluarga

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 15:20

Peluru Israel Tidak akan Pernah Habis

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 14:54

Brent Melonjak dalam Sepekan Imbas Timteng Memanas

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 14:53

Selengkapnya