Berita

Hari Priyono:net

Wawancara

WAWANCARA

Hari Priyono: Kalau Harga Sudah Normal, Lindungi Petani, Izin Impor Jangan Dikasih Banyak-banyak

SENIN, 04 JULI 2016 | 08:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ada sejumlah aturan khususnya terkait impor yang har­us disempurnakan agar target harga daging sapi yang dipatok Rp 80 ribu oleh Presiden benar-benar terealisasi.
 
Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan, perlu ada penguatan peternak dalam neg­eri seperti subsidi dan dukungan infrastruktur sehingga tidak tertindas oleh kebijakan dag­ing impor. Berikut wawancara selengkapnya;

Keran impor sudah dibuka, tapi harga daging tetap di atas Rp 100 ribu. Ini bagaimana ceritanya?
Kalau memasukkannya tidak sesuai schedule, yang terjadi ya kekurangan dong. Karena yang sudah dikeluarkan izin­nya itu tidak dimasukin oleh importir yang besar, maka suplai di bawah itu akan (ter­ganggu).

Kalau memasukkannya tidak sesuai schedule, yang terjadi ya kekurangan dong. Karena yang sudah dikeluarkan izin­nya itu tidak dimasukin oleh importir yang besar, maka suplai di bawah itu akan (ter­ganggu).

Barangkali ada unsur kesenga­jaan, agar harga tetap tinggi?
Saya pikir regulasi perlu kita sempurnakan untuk mendisi­plinkan. Agar semua perhitun­gan-perhitungan yang sudah kita rencanakan, masuknya sesuai perhitungan. Agar pasar diberi kepastian. Karena dengan suplai yang kurang, kan pasar tidak diberi kepastian.

Regulasi yang mana itu?
Ya nanti kita akan tinjau kem­bali, dan kita jajaki bahwa nanti mengeluarkan izin tidak lagi model semesteran.

Jadi?
Kapan dibutuhkan, diajukan dan kapan masuk. Tapi ini belum menjadi sebagai suatu keputu­san, kita sedang membahas itu. Kita perlu tinjau kembali pembe­rian kuota impor semesteran ini. Menteri pertanian mengusulkan bahwa periodeisasi perlu kita tinjau lagi. Ya pas harga lagi tinggi, suplai kita tambah. Tapi kalau misalnya harga sudah normal, kita harus lindungi harga peternak, impor jangan dikasih banyak-banyak.

Kenapa?
Itu untuk membuat situasi pasar menjadi lebih tenang dan berkepastian.

Tapi kuota izin impor ini kan rekomendasinya atas per­hitungan Kementan?
Iya. Dan perhitungan ini kita bahas bersama dengan menteri perdagangan, menteri perin­dustrian. Karena kita juga harus menghitung pasokan daging untuk industri.

Jadi siapa yang berwenang menegur importir yang tidak mampu mencukupi kuota im­pornya sesuai jadwal?
Sama-sama, Kementan yang memberikan rekomendasi harus negur juga. Juga Kementerian Perdagangan. Tapi dasar di dalam aturan yang ada sudah jelas, apabila izin yang diberikan mereka realisasinya itu rendah, maka izin selanjutnya akan diberikan sesuai kemampuan mereka yang masuk itu.

Apa itu efektif?
Memang itu tidak cukup efek­tif. Ini akan kita rumuskan kem­bali lah.

Anda melihat, apa sebe­narnya penyebab tidak mam­punya importir mencukupi kuota daging ini?
Begini, kalau saya mencoba memahami dunia usaha ya, pros­es impor ini kan membutuhkan waktu. Nggak bisa orang bawa duit ke Australi langsung dapat barang. Mereka (produsen) tentu bekerja dengan kontrak. Di sana juga ada perhitungan berapa yang siap untuk dipanen.

Maka tidak serta merta sep­erti itu, tunggu dulu menenuhi kontrak sebelumnya. Tentu dengan adanya permintaan yang tiba-tiba, mereka tidak akan mengorbankan order yang sebe­lumnya.

Tapi intinya, pengaturan yang kita lakukan harus bisa mencip­takan iklim yang berkepastian. Baik dari hulunya, maupun di retailnya. Kontinyuitas dan kon­sistensi dari supply itu yang ke­mudian akan menyelamatkan.

Tahun depan gimana nih?
Dengan pengalaman 2016 ini, ke depan kita sudah punya juruslah. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya