Berita

Hari Priyono:net

Wawancara

WAWANCARA

Hari Priyono: Kalau Harga Sudah Normal, Lindungi Petani, Izin Impor Jangan Dikasih Banyak-banyak

SENIN, 04 JULI 2016 | 08:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ada sejumlah aturan khususnya terkait impor yang har­us disempurnakan agar target harga daging sapi yang dipatok Rp 80 ribu oleh Presiden benar-benar terealisasi.
 
Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan, perlu ada penguatan peternak dalam neg­eri seperti subsidi dan dukungan infrastruktur sehingga tidak tertindas oleh kebijakan dag­ing impor. Berikut wawancara selengkapnya;

Keran impor sudah dibuka, tapi harga daging tetap di atas Rp 100 ribu. Ini bagaimana ceritanya?
Kalau memasukkannya tidak sesuai schedule, yang terjadi ya kekurangan dong. Karena yang sudah dikeluarkan izin­nya itu tidak dimasukin oleh importir yang besar, maka suplai di bawah itu akan (ter­ganggu).

Kalau memasukkannya tidak sesuai schedule, yang terjadi ya kekurangan dong. Karena yang sudah dikeluarkan izin­nya itu tidak dimasukin oleh importir yang besar, maka suplai di bawah itu akan (ter­ganggu).

Barangkali ada unsur kesenga­jaan, agar harga tetap tinggi?
Saya pikir regulasi perlu kita sempurnakan untuk mendisi­plinkan. Agar semua perhitun­gan-perhitungan yang sudah kita rencanakan, masuknya sesuai perhitungan. Agar pasar diberi kepastian. Karena dengan suplai yang kurang, kan pasar tidak diberi kepastian.

Regulasi yang mana itu?
Ya nanti kita akan tinjau kem­bali, dan kita jajaki bahwa nanti mengeluarkan izin tidak lagi model semesteran.

Jadi?
Kapan dibutuhkan, diajukan dan kapan masuk. Tapi ini belum menjadi sebagai suatu keputu­san, kita sedang membahas itu. Kita perlu tinjau kembali pembe­rian kuota impor semesteran ini. Menteri pertanian mengusulkan bahwa periodeisasi perlu kita tinjau lagi. Ya pas harga lagi tinggi, suplai kita tambah. Tapi kalau misalnya harga sudah normal, kita harus lindungi harga peternak, impor jangan dikasih banyak-banyak.

Kenapa?
Itu untuk membuat situasi pasar menjadi lebih tenang dan berkepastian.

Tapi kuota izin impor ini kan rekomendasinya atas per­hitungan Kementan?
Iya. Dan perhitungan ini kita bahas bersama dengan menteri perdagangan, menteri perin­dustrian. Karena kita juga harus menghitung pasokan daging untuk industri.

Jadi siapa yang berwenang menegur importir yang tidak mampu mencukupi kuota im­pornya sesuai jadwal?
Sama-sama, Kementan yang memberikan rekomendasi harus negur juga. Juga Kementerian Perdagangan. Tapi dasar di dalam aturan yang ada sudah jelas, apabila izin yang diberikan mereka realisasinya itu rendah, maka izin selanjutnya akan diberikan sesuai kemampuan mereka yang masuk itu.

Apa itu efektif?
Memang itu tidak cukup efek­tif. Ini akan kita rumuskan kem­bali lah.

Anda melihat, apa sebe­narnya penyebab tidak mam­punya importir mencukupi kuota daging ini?
Begini, kalau saya mencoba memahami dunia usaha ya, pros­es impor ini kan membutuhkan waktu. Nggak bisa orang bawa duit ke Australi langsung dapat barang. Mereka (produsen) tentu bekerja dengan kontrak. Di sana juga ada perhitungan berapa yang siap untuk dipanen.

Maka tidak serta merta sep­erti itu, tunggu dulu menenuhi kontrak sebelumnya. Tentu dengan adanya permintaan yang tiba-tiba, mereka tidak akan mengorbankan order yang sebe­lumnya.

Tapi intinya, pengaturan yang kita lakukan harus bisa mencip­takan iklim yang berkepastian. Baik dari hulunya, maupun di retailnya. Kontinyuitas dan kon­sistensi dari supply itu yang ke­mudian akan menyelamatkan.

Tahun depan gimana nih?
Dengan pengalaman 2016 ini, ke depan kita sudah punya juruslah. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya