Pemakaian jaringan secara bersama dalam skema network sharing (NS) oleh beberapa operator telekomunikasi, dikatakan sebagian pihak merugikan negara sebab kerjasama business to business ini menghilangkan peran negara dalam penyewaan jaringan milik tanah air.
Namun demikian, pengamat persaingan usaha, Bambang Adiwiyoto melihat ada yang salah dengan penilaian tersebut. Pasalnya, skema NS memiliki tujuan akhir untuk memangkas harga layanan pada konsumen. Melalui NS memungkinkan operator-operator bermitra untuk menggunakan jaringan secara bergantian. Sehingga menurutnya keliru jika dikatakan bentuk kerjasama itu merugikan negar.
"Tujuan negara kan untuk menyejahterakan rakyat. Kalau tarif murah itu ya yang sejahtera rakyat. Yang jelas rakyat harus makmur," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (1/7).
Menurutnya, prioritas keuntungan yang berpedoman pada rakyat bahkan telah ditulis dalam UUD 1945 pasal 33 yang menjamin kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama perekonomian bangsa. Terlebih, ada pemanfaatan maksimal dari jaringan sebagai fasilitas yang disewakan negara pada operator untuk melayani masyarakat.
"Malah kalau nganggur tidak terpakai, itu yang justru jadi kerugian negara, karena tidak terpakai. Kerugian ekonomi," tegasnya.
Senada hal itu, Chairman Mastel Institute, Nonot Harsono juga menilai skema
network sharing dapat menciptakan efisiensi sehingga mengurangi impor perangkat
base transceiver station (BTS).
"Tidak berdasar jika ada pandangan bahwa
network sharing berpotensi mengurangi PNBP dari BHP frekuensi. Kebijakan network sharing dengan sharing perangkat BTS akan sangat menghemat belanja BTS sehingga mengurangi impor" kata Nonot Harsono.
Nonot juga menyoroti betapa pentingnya kedaulatan nasional dalam hal penyediaan backbone nasional. Mastel tidak ingin jika penyedia jaringan bakcbone di Indonesia diserahkan ke pemain asing.
"Amat penting bagi penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan untuk menyadari perbedaan peran antara Telkom dengan operator lainnya. Meski peran besarnya menjadi kabur karena selain sebagai backbone nasional, Telkom juga melayani masyarakat secara langsung," kata Nonot.
Tidak pantas pula backbone nasional ini diberikan kepada Google-fiber atau pun kongsi Microsoft-Facebook yang bila Indonesia masuk ke TPP (trans pacific partnership), sangat mungkin dua raksasa itu meminta izin untuk membangun jaringan fiber optik di sini.
"Jika itu terjadi, bisa berakhir dominasi Telkom dan kedaulatan
cyber makin jauh dari jangkauan tangan indonesia," pungkasnya
.[wid]
