Jokowi Perlu Bentuk Tim Khusus Tuntaskan Vaksin Palsu

Terkuaknya vaksin palsu yang sudah diproduksi dan dijual sejak tahun 2003 menandakan ada yang salah dalam pengawasan peredaran produk kesehatan. Imbauan pemerintah agar masyarakat tidak panik harus ditindaklanjuti dengan mengoreksi total sistem pengawasan peredaran vaksin dan menutup semua celah-celah yang memungkinkannya terulang kembali.

Jika perlu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas peredaran vaksin palsu. Mengingat, pemalsuan vaksin jelas membahayakan kesehatan anak.

"Makanya imbauan pemerintah agar masyarakat tidak panik harus ditindaklanjuti dengan memberi keyakinan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Jangan sampai antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi pudar gara-gara peristiwa ini," jelas Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris saat kunjungan kerja di Maluku Utara (Selasa, 28/6).

Menurutnya, tim khusus untuk mengusut tuntas kasus vaksin palsu terdiri dari lintas sektoral, seperti kepolisian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Asosiasi Profesi Kesehatan, organisasi masyarakat, akademisi, serta tentunya pemerintahan daerah.

Pembentukan tim khusus perlu untuk menuntaskan peredaran vaksin palsu tidak terdeteksi selama 13 tahun. Selain juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas, serta menemukan formulasi bahwa tidak akan ada lagi kasus serupa. Termasuk formulasi perubahan regulasi jika selama ini dianggap membuka banyak celah peredaran obat dan vaksin palsu.

"Banyak dimensi dari peredaran vaksin palsu ini, bukan hanya soal pelanggaran hukum. Makanya perlu tim khusus. Tidak seperti obat di mana masyarakat masih lebih kritis soal obat asli atau palsu, untuk soal vaksin, masyarakat mempercayakan penuh kepada pemerintah dan sebagian besar masyarakat pasti tidak menyangka bahwa selama ini terjadi peredaran vaksin palsu," beber Fahira.

Terungkapnya peredaran vaksin palsu harus dijadikan momentum bagi pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk memulai gerakan masif bersama-sama memerangi praktik pemalsuan obat dan vaksin.

"Bangun kesadaran agar semua fasilitas kesehatan tergerak untuk memastikan semua vaksin yang dipunyai aman. Masyarakat umum juga diberikan informasi yang intensif agar secara kasat mata mengetahui seperti apa ciri-ciri vaksin palsu," tegas Fahira. [wah]