Berita

adian napitupulu/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Daripada Tepuk Tangan Sendiri, Mendingan Teman Ahok Bangun Empat Gedung SD

SELASA, 28 JUNI 2016 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengaku tidak tertarik menerima undangan Teman Ahok untuk menghadiri verifikasi 1 juta KTP dukungan yang dikumpulkan organisasi itu.

Adian menyindir konsultan hukum Teman Ahok, Putu Artha, yang mengundangnya dalam sebuah diskusi di studio televisi swasta, kemarin malam, dengan cara membentak-bentak.

"Saya senang diundang terbuka oleh Putu Artha walau saya bingung Putu Artha mengundang atau mengancam? Walau bingung tapi saya coba memahami bahwa berteriak itu identik dengan kepanikan," kata Adian dalam keterangan persnya, Selasa (28/6).


Menurut anggota Komisi VII DPR ini, mengumpulkan dan memverifikasi sendiri sama seperti sebuah permainan yang dimainkan sendiri, disoraki sendiri, diwasiti sendiri, lalu dipuji dan tertawa bangga sendiri.

Adian juga menyindir klaim Teman Ahok menyiapkan 4.000 relawan "berbayar" untuk memverifikasi 1 juta KTP.

Menurut dia, dengan 4.000 relawan berbayar maka tiap relawan berbayar rata-rata harus memverifikasi 250 KTP. Asumsinya, biaya mereka sama dengan yang dibayar Teman Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP di waktu lalu. Jika 560 KTP per bulan dibayar Rp 2,5 juta, berarti per KTP dibiayai Rp 4.450.

Dengan biaya verifikasi KTP Rp 4.450 maka tiap relawan berbayar akan menerima 250 KTP x Rp 4.450, sama dengan Rp 1.112.500 per relawan. Dengan jumlah Relawan 4.000 orang maka untuk Verifikasi 1 Juta KTP Teman Ahok diperkirakan bisa habiskan Rp  4,4 miliar.

"Jika angka andai-andai itu benar, tentunya saya merasa miris karena biaya verifikasi KTP itu menghabiskan uang senilai empat bangunan SD," ungkap Adian.

Adian malah menyarankan Teman Ahok menghemat uang itu untuk yang lebih berguna, seperti membeli 45 ambulans Teman Ahok.

"Daripada membuang uang hanya untuk mendengar tepuk tangan sendiri," lanjut mantan aktivis 98 ini. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya