Berita

adian napitupulu/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Daripada Tepuk Tangan Sendiri, Mendingan Teman Ahok Bangun Empat Gedung SD

SELASA, 28 JUNI 2016 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengaku tidak tertarik menerima undangan Teman Ahok untuk menghadiri verifikasi 1 juta KTP dukungan yang dikumpulkan organisasi itu.

Adian menyindir konsultan hukum Teman Ahok, Putu Artha, yang mengundangnya dalam sebuah diskusi di studio televisi swasta, kemarin malam, dengan cara membentak-bentak.

"Saya senang diundang terbuka oleh Putu Artha walau saya bingung Putu Artha mengundang atau mengancam? Walau bingung tapi saya coba memahami bahwa berteriak itu identik dengan kepanikan," kata Adian dalam keterangan persnya, Selasa (28/6).


Menurut anggota Komisi VII DPR ini, mengumpulkan dan memverifikasi sendiri sama seperti sebuah permainan yang dimainkan sendiri, disoraki sendiri, diwasiti sendiri, lalu dipuji dan tertawa bangga sendiri.

Adian juga menyindir klaim Teman Ahok menyiapkan 4.000 relawan "berbayar" untuk memverifikasi 1 juta KTP.

Menurut dia, dengan 4.000 relawan berbayar maka tiap relawan berbayar rata-rata harus memverifikasi 250 KTP. Asumsinya, biaya mereka sama dengan yang dibayar Teman Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP di waktu lalu. Jika 560 KTP per bulan dibayar Rp 2,5 juta, berarti per KTP dibiayai Rp 4.450.

Dengan biaya verifikasi KTP Rp 4.450 maka tiap relawan berbayar akan menerima 250 KTP x Rp 4.450, sama dengan Rp 1.112.500 per relawan. Dengan jumlah Relawan 4.000 orang maka untuk Verifikasi 1 Juta KTP Teman Ahok diperkirakan bisa habiskan Rp  4,4 miliar.

"Jika angka andai-andai itu benar, tentunya saya merasa miris karena biaya verifikasi KTP itu menghabiskan uang senilai empat bangunan SD," ungkap Adian.

Adian malah menyarankan Teman Ahok menghemat uang itu untuk yang lebih berguna, seperti membeli 45 ambulans Teman Ahok.

"Daripada membuang uang hanya untuk mendengar tepuk tangan sendiri," lanjut mantan aktivis 98 ini. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya