Berita

adian napitupulu/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Daripada Tepuk Tangan Sendiri, Mendingan Teman Ahok Bangun Empat Gedung SD

SELASA, 28 JUNI 2016 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengaku tidak tertarik menerima undangan Teman Ahok untuk menghadiri verifikasi 1 juta KTP dukungan yang dikumpulkan organisasi itu.

Adian menyindir konsultan hukum Teman Ahok, Putu Artha, yang mengundangnya dalam sebuah diskusi di studio televisi swasta, kemarin malam, dengan cara membentak-bentak.

"Saya senang diundang terbuka oleh Putu Artha walau saya bingung Putu Artha mengundang atau mengancam? Walau bingung tapi saya coba memahami bahwa berteriak itu identik dengan kepanikan," kata Adian dalam keterangan persnya, Selasa (28/6).


Menurut anggota Komisi VII DPR ini, mengumpulkan dan memverifikasi sendiri sama seperti sebuah permainan yang dimainkan sendiri, disoraki sendiri, diwasiti sendiri, lalu dipuji dan tertawa bangga sendiri.

Adian juga menyindir klaim Teman Ahok menyiapkan 4.000 relawan "berbayar" untuk memverifikasi 1 juta KTP.

Menurut dia, dengan 4.000 relawan berbayar maka tiap relawan berbayar rata-rata harus memverifikasi 250 KTP. Asumsinya, biaya mereka sama dengan yang dibayar Teman Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP di waktu lalu. Jika 560 KTP per bulan dibayar Rp 2,5 juta, berarti per KTP dibiayai Rp 4.450.

Dengan biaya verifikasi KTP Rp 4.450 maka tiap relawan berbayar akan menerima 250 KTP x Rp 4.450, sama dengan Rp 1.112.500 per relawan. Dengan jumlah Relawan 4.000 orang maka untuk Verifikasi 1 Juta KTP Teman Ahok diperkirakan bisa habiskan Rp  4,4 miliar.

"Jika angka andai-andai itu benar, tentunya saya merasa miris karena biaya verifikasi KTP itu menghabiskan uang senilai empat bangunan SD," ungkap Adian.

Adian malah menyarankan Teman Ahok menghemat uang itu untuk yang lebih berguna, seperti membeli 45 ambulans Teman Ahok.

"Daripada membuang uang hanya untuk mendengar tepuk tangan sendiri," lanjut mantan aktivis 98 ini. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya