Berita

adian napitupulu/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Daripada Tepuk Tangan Sendiri, Mendingan Teman Ahok Bangun Empat Gedung SD

SELASA, 28 JUNI 2016 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengaku tidak tertarik menerima undangan Teman Ahok untuk menghadiri verifikasi 1 juta KTP dukungan yang dikumpulkan organisasi itu.

Adian menyindir konsultan hukum Teman Ahok, Putu Artha, yang mengundangnya dalam sebuah diskusi di studio televisi swasta, kemarin malam, dengan cara membentak-bentak.

"Saya senang diundang terbuka oleh Putu Artha walau saya bingung Putu Artha mengundang atau mengancam? Walau bingung tapi saya coba memahami bahwa berteriak itu identik dengan kepanikan," kata Adian dalam keterangan persnya, Selasa (28/6).


Menurut anggota Komisi VII DPR ini, mengumpulkan dan memverifikasi sendiri sama seperti sebuah permainan yang dimainkan sendiri, disoraki sendiri, diwasiti sendiri, lalu dipuji dan tertawa bangga sendiri.

Adian juga menyindir klaim Teman Ahok menyiapkan 4.000 relawan "berbayar" untuk memverifikasi 1 juta KTP.

Menurut dia, dengan 4.000 relawan berbayar maka tiap relawan berbayar rata-rata harus memverifikasi 250 KTP. Asumsinya, biaya mereka sama dengan yang dibayar Teman Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP di waktu lalu. Jika 560 KTP per bulan dibayar Rp 2,5 juta, berarti per KTP dibiayai Rp 4.450.

Dengan biaya verifikasi KTP Rp 4.450 maka tiap relawan berbayar akan menerima 250 KTP x Rp 4.450, sama dengan Rp 1.112.500 per relawan. Dengan jumlah Relawan 4.000 orang maka untuk Verifikasi 1 Juta KTP Teman Ahok diperkirakan bisa habiskan Rp  4,4 miliar.

"Jika angka andai-andai itu benar, tentunya saya merasa miris karena biaya verifikasi KTP itu menghabiskan uang senilai empat bangunan SD," ungkap Adian.

Adian malah menyarankan Teman Ahok menghemat uang itu untuk yang lebih berguna, seperti membeli 45 ambulans Teman Ahok.

"Daripada membuang uang hanya untuk mendengar tepuk tangan sendiri," lanjut mantan aktivis 98 ini. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya