Dewan Salahkan Menkes

Terungkapnya kasus vaksin palsu membuat Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek sibuk. Kemarin, dua pihak mengadakan rapat mendadak untuk membahas masalah ini. Di dalam rapat, DPR menyalahkan Menkes, namun Menkes membantah telah lalai.

Kemarin, Komisi IX me­mang ada agenda rapat dengan Menkes. Agenda awal itu sebe­narnya hanya menyangkut pem­bahasan anggaran dalam ran­cangan APBN-P 2016. Namun, karena kasus peredaran vaksi palsu telah meresahkan publik, Komisi IX dan Menkes sepa­kat untuk membuka sesi khusus membahas masalah itu.

Dalam rapat itu, Menkes sendirian. Dia didampingi Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Aman Bhakti Pulungan, serta perwakilan Biofarma. Rapat dipimpinan Ketua Komisi IX Dede Yusuf.

Dede merasa pembahasan itu penting. Apalagi, kasus penemuan vaksin palsu tersebut sudah terjadi sejak 2003. Dia khawatir kasus yang terungkap hanya bagian kecil seperti pun­cak gunung es yang terlihat di lautan.

Rapat itu berjalan seru dan sedikit panas. Dede dan beberapa anggota DPR sempat menyalah­kan pemerintah atas peredaran vaksin palsu itu. "Dalam konteks ini, pemerintah lalai. Masalah obat-obatan dan vaksin ini tang­gung jawab pemerintah," tegas politisi Demokrat ini.

Untuk menghilangkan ke­resahan warga, Dede mem­inta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendata vaksin yang dipalsukan dan anak-anak sudah terlanjur disuntik dengan vaksin itu. "Secara proaktif dan intensif mendata masyarakat atau pasien penerima vaksin palsu, mendata fasyankes (fasilitas pe­layanan kesehatan) agar segera dilakukan vaksinasi ulang."

Anggota Komisi IX dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago bicara sama kerasnya. Dia curiga ada mafia yang bermain dari pembuat, pemasok, sampai pihak rumah sakit. Indikasinya terlihat dari rapinya peredaran vaksin sehingga 13 tahun baru terbongkar.

"Saya tidak yakin paramedis tidak bisa membedakan vaksin asli dan palsu karena harganya beda sekali. Dari sini (harga) saja, rumah sakit dan paramedis harusnya tahu kalau ini palsu. Tapi mengapa bisa sekian lama tidak diketahui," cetusnya.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengaku tidak puas dengan penjelasan Kemenkes yang menyebut bahwa vaksin palsu itu cuma 1 persen. Penjelasan seperti itu telah mengesankan pemerintah tidak menganggap masalah ini sebagai hal yang serius dan membahayakan.

"Vaksin palsu ini disebut han­ya 1 persen. Ini menyepelekan masalah. Kalau ada 1 persen yang meninggal karena vaksin ini, ini pelanggaran," ujar Saleh.

Menkes Nila Moeloek menegaskan bahwa pemerintah tidak lalai. "Ini bukan kelalaian. (Ini) ada oknum," tegasnya.

Nila juga menepis anggapan bahwa Kemenkes hanya ber­pangku tangan. Nila mengklaim pihaknya terus bekerja sama dengan Kepolisian untuk mem­bongkar jaringan ini. "Kalau RS dan dokter terlibat, itu ke pidana. Kalau tahu itu palsu dan tetap memberikan, itu kriminal," tegasnya.

Saat ini, Kemenkes juga tengah menelusuri rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang memanfaatkan vaksin palsu itu. Bila sudah ada data, Kemenkes bisa memberikan vaksin ulang ke anak-anak yang pernah disuntik vaksin palsu itu.

Pihak BPOM juga membantah anggapan telah teledor dalam pengawasan vaksin palsu. Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan mengklaim sudah melaku­kan pengawasan maksimal terhadap produsen obat dan vaksin. "Pengawasannya ada, kami tetap lakukan pengawasan. (Tapi) ini kan masalahnya kriminal. Ada orang jahat yang melakukan pemalsuan. Jadi, ini kriminal," tegasnya. ***