Berita

Nila F Moeloek:net

Wawancara

WAWANCARA

Nila F Moeloek: Ini Bukan Kelalaian, Tapi Memang Ada Oknum Yang Ingin Ambil Keuntungan

SELASA, 28 JUNI 2016 | 09:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meyakini keberadaan vaksin palsu yang belakangan terungkap dampaknya tidak ter­lalu membahayakan kesehatan. Menurut Nila, vaksin palsu itu tidak akan menyebabkan kema­tian. "Karena suntikan dari imu­nisasi itu hanya setengah sampai satu cc," kata Nila di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Berikut penjelasan Nila mengenai kasus tersebut.

Bareskrim mengungkap peredaran vaksin palsu, tang­gapan Anda?
Kementerian Kesehatan mengecam adanya pemalsuan vak­sin yang dapat mengancam kesehatan generasi penerus bangsa. Kementerian Kesehatan sangat menentang dan tidak bisa mem­beri toleransi pemalsuan obat termasuk vaksin yang berbahaya pada kesehatan.

Lantas bagaimana penanganannya terhadap vaksin palsu yang kadung beredar?

Lantas bagaimana penanganannya terhadap vaksin palsu yang kadung beredar?
Vaksin untuk program imu­nisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pemer­intah maupun swasta.

Lantas apakah ada risiko kematian jika divaksin meng­gunakan vaksin palsu?
Nggak, nggak sampai (meninggal). Karena gini, suntikan dari imunisasi itu hanya setengah sampai satu cc .

Kasus vaksin palsu terungkap, bagaimana sebenarnya program vaksin milik pemerintah?
Dari pemerintah itu program. Jadi artinya, program imunisasi kita dari Bio Farma dan mendis­tribusikannya melalui dinas provinsi.

Tetapi, ada swasta yang me­mang bisa membeli juga kepada Bio Farma. Tapi kalau program pemerintah adalah vaksin dasar, atau vaksin yang wajib. Jadi ada delapan vaksin.

Lantas kenapa masyarakat bisa mendapat vaksin pal­su?
Jadi ada beberapa masyarakat, umumnya yang mampu, itu menginginkan misalnya vaksin cacar air, vaksin influenza, tapi tidak ada di program Bio Farma. Dan akhirnya itu diimpor dan harganya mahal.

Jadi itu yang dipalsukan. Bio Farma sudah menjelaskan kalau program pemerintah harganya murah, dan nggak ada yang mau memalsukan.

Apakah pengawasan yang lemah atau ada kelalaian?
Bukan kelalaian, jadi memang ada oknum yang ingin mengam­bil keuntungan. Dan ini yang mau diselidiki.

Berapa besar jumlah anak yang mengkonsumsi vaksin palsu?

Ini yang sedang kami te­lusuri. Jadi nanti data yang kami dapatkan dari Bareskrim, ini rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana, ini nanti kita lihat. Tapi selain itu juga ada cara lain.

Apa itu?
Yaitu seperti yang dikatakan tim dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dilakukan pengulangan juga bisa.

Jadi upaya pemerintah un­tuk menenangkan masyarakat saat ini bagaimana?
Tadi sudah banyak dikata­kan, kesimpulannya kan sudah diketahui.

Lantas usaha pemerintah mencari oknum yang terkait kasus vaksin palsu?
Itu urusan polisi. Tapi kami tentu kerja sama. Seperti isinya dulu yang ingin kami ketahui, betul nggak palsu atau tidak. Nanti akan dilakukan uji lab.

Koordinasi dengan Kepolisian bagaimana?
Bagus. Kita kan selalu berkoordinasi dan saya kita itu sudah jelas.

Berapa anak yang sudah jadi korban?
Tidak ada, sudah diungkapkan semua. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya