Golkar dan Demokrat Silang Pendapat Soal Pansus Sumber Waras

Komisi III DPR mengisyaratkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki indikasi korupsi pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan informasi mengenai rencana pembentukan Pansus tersebut telah didapat dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Pembahasan soal Pansus akan dibahas lebih lanjut setelah libur hari raya Idul Fitri.

"Kami juga mendengar tadi Bamus sudah memutuskan untuk membentuk Pansus kasus Sumber Waras. Tapi, mungkin prosesnya baru selesai setelah lebaran," ujar Bambang saat ditemui seusai buka puasa bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/6)

Sebelum Pansus berjalan, lanjut Bamsoet, pihaknya terlebih dahulu memanggil pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pimpinan KPK. Kedua lembaga tersebut kembali diminta untuk memberikan pandangan masing-masing terhadap kasus Sumber Waras. Hal ini, papar Bambang untuk menjaga kewibawaan kedua lembaga tersebut.

"Jadi kalau temuan BPK ada kerugian negara, kita harap KPK menyampaikan tidak ada perbuatan hukumnya dasarnya apa. Intinya kita ingin dua lembaga ini wibawanya tetap terjaga," kata politisi Golkar ini.

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman, berpendapat berbeda. Dia tidak sependapat dengan usulan membentuk Pansus. Menurut Benny, persoalan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras cukup dengan mendengar keterangan BPK dan KPK.

Politisi Demokrati ini merasa DPR tidak perlu kembali memanggil kedua pimpinan lembaga negara itu. Apalagi sampai membuat Pansus.

"Kita tidak berada pada posisi untuk memeriksa apa yang dilakukan oleh BPK, apa yang dilakukan oleh KPK. Tugas kami sebagai DPR, melaksanakan dan meminta kedua lembaga untuk mempertanggungjawabkan temuannya," jelas Benny. [sam]