Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Tampaknya, Ahok Yang Paling Tidak Percaya Klaim 1 Juta KTP..

SENIN, 27 JUNI 2016 | 18:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, menolak mentah-mentah undangan Teman Ahok untuk melakukan verifikasi acak terhadap 1 juta KTP dukungan untuk Basuki Purnama alias Ahok.

"Mereka mengundang orang-orang yang meragukan klaim 1 juta KTP, termasuk saya, untuk melakukan verifikasi acak secara langsung. Mohon maaf waktu saya terlalu berharga," kata Habiburokhman lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/6)

Menurutnya, undangan itu adalah bentuk kampanye terselubung untuk mendukung rencana Teman Ahok mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 48 UU Pilkada yang baru.


Teman Ahok menolak UU Pilkada hasil revisi, yang mengatur verifikasi faktual dukungan kepada calon perseorangan alias non parpol dilakukan dengan metode sensus atau menemui langsung setiap pendukung calon yang sudah menyerahkan KTP.

"Logikanya kalau data tersebut benar, mengapa mereka keberatan dengan metode sensus? Metode sensus yang diatur UU Pilkada tentu jauh lebih akurat daripada metode verifikasi survei alias acak yang ditawarkan oleh Teman Ahok," ucap Habiburokhman.

Bukannya menerima undangan Teman Ahok, advokat muda ini malah memberi saran kepada kelompok itu.

Pertama, harus minta jaminan dulu kepada Ahok untuk maju lewat jalur independen, dan pastikan segera tanggal deklarasi independen tersebut.

"Bila perlu bikin kontrak politik. Saya khawatir jangan-jangan Ahok lebih tidak yakin dengan klaim KTP 1 juta tersebut daripada saya," sindirnya.

Indikasi Ahok tidak percaya akan klaim 1 juta KTP adalah ia masih terlihat sangat berharap didukung oleh parpol.

"Yang kedua, secara legal buka saja nama penyetor KTP by name by address di website mereka, biarkan rakyat mengecek apakah nama mereka dicatut atau tidak," pungkas Habiburokhman. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya