Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Tampaknya, Ahok Yang Paling Tidak Percaya Klaim 1 Juta KTP..

SENIN, 27 JUNI 2016 | 18:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, menolak mentah-mentah undangan Teman Ahok untuk melakukan verifikasi acak terhadap 1 juta KTP dukungan untuk Basuki Purnama alias Ahok.

"Mereka mengundang orang-orang yang meragukan klaim 1 juta KTP, termasuk saya, untuk melakukan verifikasi acak secara langsung. Mohon maaf waktu saya terlalu berharga," kata Habiburokhman lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/6)

Menurutnya, undangan itu adalah bentuk kampanye terselubung untuk mendukung rencana Teman Ahok mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 48 UU Pilkada yang baru.


Teman Ahok menolak UU Pilkada hasil revisi, yang mengatur verifikasi faktual dukungan kepada calon perseorangan alias non parpol dilakukan dengan metode sensus atau menemui langsung setiap pendukung calon yang sudah menyerahkan KTP.

"Logikanya kalau data tersebut benar, mengapa mereka keberatan dengan metode sensus? Metode sensus yang diatur UU Pilkada tentu jauh lebih akurat daripada metode verifikasi survei alias acak yang ditawarkan oleh Teman Ahok," ucap Habiburokhman.

Bukannya menerima undangan Teman Ahok, advokat muda ini malah memberi saran kepada kelompok itu.

Pertama, harus minta jaminan dulu kepada Ahok untuk maju lewat jalur independen, dan pastikan segera tanggal deklarasi independen tersebut.

"Bila perlu bikin kontrak politik. Saya khawatir jangan-jangan Ahok lebih tidak yakin dengan klaim KTP 1 juta tersebut daripada saya," sindirnya.

Indikasi Ahok tidak percaya akan klaim 1 juta KTP adalah ia masih terlihat sangat berharap didukung oleh parpol.

"Yang kedua, secara legal buka saja nama penyetor KTP by name by address di website mereka, biarkan rakyat mengecek apakah nama mereka dicatut atau tidak," pungkas Habiburokhman. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya