Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

Tampaknya, Ahok Yang Paling Tidak Percaya Klaim 1 Juta KTP..

SENIN, 27 JUNI 2016 | 18:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, menolak mentah-mentah undangan Teman Ahok untuk melakukan verifikasi acak terhadap 1 juta KTP dukungan untuk Basuki Purnama alias Ahok.

"Mereka mengundang orang-orang yang meragukan klaim 1 juta KTP, termasuk saya, untuk melakukan verifikasi acak secara langsung. Mohon maaf waktu saya terlalu berharga," kata Habiburokhman lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/6)

Menurutnya, undangan itu adalah bentuk kampanye terselubung untuk mendukung rencana Teman Ahok mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 48 UU Pilkada yang baru.


Teman Ahok menolak UU Pilkada hasil revisi, yang mengatur verifikasi faktual dukungan kepada calon perseorangan alias non parpol dilakukan dengan metode sensus atau menemui langsung setiap pendukung calon yang sudah menyerahkan KTP.

"Logikanya kalau data tersebut benar, mengapa mereka keberatan dengan metode sensus? Metode sensus yang diatur UU Pilkada tentu jauh lebih akurat daripada metode verifikasi survei alias acak yang ditawarkan oleh Teman Ahok," ucap Habiburokhman.

Bukannya menerima undangan Teman Ahok, advokat muda ini malah memberi saran kepada kelompok itu.

Pertama, harus minta jaminan dulu kepada Ahok untuk maju lewat jalur independen, dan pastikan segera tanggal deklarasi independen tersebut.

"Bila perlu bikin kontrak politik. Saya khawatir jangan-jangan Ahok lebih tidak yakin dengan klaim KTP 1 juta tersebut daripada saya," sindirnya.

Indikasi Ahok tidak percaya akan klaim 1 juta KTP adalah ia masih terlihat sangat berharap didukung oleh parpol.

"Yang kedua, secara legal buka saja nama penyetor KTP by name by address di website mereka, biarkan rakyat mengecek apakah nama mereka dicatut atau tidak," pungkas Habiburokhman. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya