Berita

foto: net

Bisnis

Pemerintah Harus Tegas Soal Perseteruan Telkomsel Vs Indosat

MINGGU, 26 JUNI 2016 | 13:22 WIB | LAPORAN:

Dunia telekomunikasi Indonesia akhir-akhir ini terjadi kegaduhan, perseteruan Telkomsel dan Indosat. Banyak juga muncul reaksi dari operator lain yang sudah angkat bicara terkait isu itu.

Tentang pemangilan kedua operator, Telkomsel dan Indosat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Direktur Rumah Aspirasi, Dhika Yudistira mengatakan harus ada pengawalan kasus ini dari civil society agar KPPU sebagai pengawas dari persaingan usaha agar lebih objektif dan transparan.

"Jika ini benar adanya yang melanggar UU 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU harus bertindak tegas," ungkap Dhika di Jakarta, Minggu (26/6).


Dia berharap pemerintah dalam mengawasi persaingan usaha di dunia telekomunikasi tetap sehat dan kompetitif. Dan tidak kalah penting, konsumen bisa mendapatkan alternatif di bidang telekomunikasi, dan bisa lebih objektif dalam memilih produk.

"Konsumen harus mempunyai pilihan yang sesuai dengan kemampuan kantong mereka agar terus bisa menikmati akses telekomunikasi. Informasi yang saya dapat dari Indonesia Timur, bahwa disana dikuasai oleh satu oprator karena memiliki jaringan dan sinyal yang kuat. Apabila di suatu daerah dikuasai oleh satu oprator saja, maka operator tersebut bisa seenaknya saja menaikan harga, karena tidak ada persaingan," papar Dhika.

Terakhir, lanjut Dhika, pemerintah harus mencari akar permasalahan dari semua kegaduhan di bidang telekomunikasi. Jika tidak, maka yang akandi rugikan adalah masyarakat.

"Masyarakat juga harus kritis menangapi isu ini, karena mereka bukan hanya harus melihat dari sisi persaingan bisnis saja, tetapi juga harus melihat dari segi regulasi, yaitu tentang isu PP network sharing," tukasnya.

Diketahui, tudingan Telkom Group (Telkomsel) melakukan diskriminasi dalam berbisnis dilontarkan oleh CEO Indosat Alexander Rusli. Indosat menuding tak diperlakukan secara adil dalam negosiasi untuk pembukaan interkoneksi sehingga sulit bersaing di luar Jawa. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya