Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Polisi, Segera Tangkap Kartel Daging Sapi!

Minta Jokowi Cabut Izin Impor
JUMAT, 24 JUNI 2016 | 20:12 WIB | LAPORAN:

Aparat penegak hukum harus segera mengeksekusi 32 perusahaan feedloter (penggemukan sapi) yang telah divonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kartel dan membayar denda.

Presidium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pertama menegaskan, Presiden Joko Widodo juga harus turun tangan menghadapi masalah kartel yang meresahkan masyarakat ini.

"Kami juga meminta kepada Presiden untuk mencabut izin impor dan mencabut izin usaha dari perusahaan yang telah divonis KPPU sebagai mafia daging sapi," tegas dia di Jakarta, Jumat (24/6).


Selain itu, Haris juga menyatakan bahwa pihaknya bersama ratusan mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasy untuk menyuarakan tuntutannya di Istana Negara dan Mabes Polri. Adapun tuntutannya adalah meminta polisi menangkap pimpinan perusahaan tersebut.

"Harga sapi makin mahal jelang Lebaran. Oleh karena itu, kami meminta polisi untuk segera menangkap kartel mafia daging," tukasnya.

Sebanyak 32 perusahaan feedloter terlapor yang divonis KPPU melakukan kartel beserta dendanya diantaranya PT AKM didenda Rp1,9 miliar, PT APS didenda Rp1,2 miliar, PT AGP didenda Rp 4,5 miliar dan setor ke negara melalui bank pemerintah, dan lain sebagainya. [sam]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya