Rencana pemerintah membentuk holding BUMN dinilai sebagai hal lumrah dan tak perlu ditakutkan.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, pembentukan holding semacam itu tidak beda dengan restrukturisasi perusahaan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
"Ini (pembentukan holding) adalah seperti restrukturisasai perusahan biasa. Ini adalah hal wajar supaya BUMN bisa lebih tajam dan lincah dalam menjalankan bisnisnya," jelasnya kepada redaksi di Jakarta (24/6).
Itu sebabnya Hikmahanto menilai, sangat berlebihan jika banyak pihak khawatir dengan pembentukan holding BUMN. Termasuk, jika terdapat kalangan yang mengatakan bahwa pembentukan holding sama seperti layaknya pemerintah yang membunuh PT Indosat dahulu kala.
Itu sebabnya Hikmahanto menilai, sangat berlebihan jika banyak pihak khawatir dengan pembentukan holding BUMN. Termasuk, jika terdapat kalangan yang mengatakan bahwa pembentukan holding sama seperti layaknya pemerintah yang membunuh PT Indosat dahulu kala.
"Itu sangat mengada-ada," katanya.
Menurut Hikmahanto, pembentukan holding BUMN sudah lumrah, termasuk di berbagai negara, seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan, selain sub holding untuk tingkat BUMN, juga terdapat super holding yakni untuk tingkat kementerian. Sedangkan di Indonesia sendiri, pembentukan holding sebenarnya sudah dilakukan untuk bidang pupuk dan semen.
Hasilnya, pembentukan holding pupuk dan semen tersebut terbukti sangat positif dan menjadikan BUMN lebih lincah dan tidak bersaing satu sama lain dalam industri yang sama. Karena pembentukan holding merupakan hal wajar maka pembentukannya pun cukup melalui peraturan pemerintah. Kecuali jika hendak membentuk super holding di tingkat kementerian barulah diperlukan undang-undang.
Di tengah carut-marutnya pengelolaan migas tanah air, Hikmahanto menilai, pembentukan holding BUMN sektor migas sangat mendesak. Pasalnya, selain bisa memperbaiki tata kelola migas, pembentukan holding juga meningkatkan efisiensi dan meningkatkan sumbangan negara dalam bentuk dividen.
Pembentukan holding BUMN sektor migas memang sangat positif. Hal itu juga bisa mengurangi tingginya tingkat ketakutan para direksi atau CEO BUMN seperti yang terjadi saat ini.
"Dengan adanya sub holding (holding di tingkat BUMN) maka penyertaan pemerintah berada di sub holding dan tidak tidak berada di anak perusahaan. Dengan demikian perusahaan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan selayaknya pelaku-pelaku bisnis lain, tanpa takut dianggap merugikan keuangan negara," urai Hikmahanto.
Selain itu, dengan pembentukan sub holding maka kementerian tidak sulit mengelola perusahaan. Berbeda dengan kondisi saat ini dengan banyaknya jumlah BUMN yang ada yang membuat fokus kementerian menjadi tidak tajam.
"Harapannya, dengan sub holding maka kementerian atau super holding bisa tajam dalam memberikan saran-saran kepada sub holding. Dan sub holding inilah yang akhirnya berurusan dengan perusahaan di bawahnya," tegas Hikmahanto.
Seperti disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian BUMN membentuk holding BUMN sektor migas. Holding BUMN ini memiliki banyak dampak positif, baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan.
Pemerintah misalnya, pembentukan holding berpeluang meningkatkan investasi di sektor industri, karena jaminan ketersediaan gas yang semakin baik. Selain itu, juga mempercepat pelaksanaan program pembangkit listrik 35 ribu megawatt.
Keuntungan bagi masyarakat, misalnya terjaminnya pasokan energi dengan harga yang terjangkau, salah satunya dari efisiensi biaya-biaya transmisi dan distribusi yang menjadi lebih rendah. Selain itu, juga berpeluang memicu penciptaan lapangan kerja baru, dan meminimalisasi dampak sosial akibat pembangunan infrastruktur gas yang tumpang tindih, seperti masalah pembebasan lahan dan kemacetan. Sedangkan dampak positif bagi perusahaan, di antara lain bahwa perusahaan akan menjadi lebih efisien dalam investasi dan semakin memperkuat kemampuan finansial.
[wah]
