Mulai hari ini, konstelasi politik DKI Jakarta jelang Pilkada tahun depan diprediksi bakal berubah.
Dua kelompok masyarakat berbeda, pada jam hampir bersamaan, menggelar kegiatan yang sarat dukungan politik kepada calonnya masing-masing untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Yang pertama adalah Barisan Risma (Baris), kelompok pendukung Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma). Baris menilai dukungan kepada Risma untuk menjadi Cagub DKI Jakarta semakin kuat, karena itu merasa perlu melakukan deklarasi dukungan. Dalam undangan kepada wartawan, disebutkan acara bakal digelar di Kampung Guji Baru, Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada petang ini.
Yang kedua adalah Rumah Aliansi Djarot (Radja), selaku pendukung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk menggantikan Gubernur Basuki Purnama alias Ahok. Dalam undangan persnya, kegiatan kelompok Radja terkesan lebih santai karena hanya beragenda dialog dengan masyarakat dan pedagang UKM Kemayoran. Acara digelar pada sekitar pukul 15.00 WIB di halaman Masjid Al Ihsan, Jalan Kemayoran Gempol, Kecamatan Kemayoran, Jakpus.
Dua nama itu bukan sosok sembarangan. Mereka sudah terbukti menancapkan karir cemerlang dalam pembangunan daerah. Selain itu, keduanya berasal dari partai yang sama, PDI Perjuangan, dan sangat berpengaruh di akar rumput. Keduanya juga disebut sebagai aset partai yang berkontribusi besar bagi kemenangan pada pemilihan skala lokal maupun nasional. Mereka juga mendapat predikat "kesayangan" Ibu Mega, tokoh sentral di PDIP.
Djarot pernah sukses memimpin Kota Blitar selama dua periode, sejak 3 Mei 2000 hingga 3 Agustus 2010. Sebelumnya ia duduk sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Ia menjabat Wakil Gubernur Jakarta pada 2014 atas penugasan PDIP untuk mengisi posisi yang ditinggal Basuki Purnama alias Ahok. Dia juga sempat mencicipi kursi DPR RI periode 2014-2019. Di PDIP, Djarot berada di pos strategis sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi
Sedangkan Risma saat ini masih menjabat Wali Kota Surabaya untuk periode kedua. Aslinya bukan politikus, melainkan birokrat murni. Pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya. Walikota perempuan pertama di Surabaya itu berkali-kali masuk dalam daftar para pemimpin lokal terbaik di dunia.
Kehadiran dua nama itu menjelang Pilkada Jakarta diyakini akan semakin menenggelamkan "kedigdayaan sementara" Ahok selaku calon incumbent.
Emosi Ahok yang meledak-ledak makin dicobai dengan rentetan kasus yang menerpanya. Sebut saja dugaan aliran dana para raksasa properti untuk operasi penggusuran kawasan miskin, yang terkait dengan barter proyek reklamasi. Kasus reklamasi sendiri tengah berada di ranah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemudian, masih ada polemik pembelian lahan Sumber Waras yang tetap jadi perdebatan hangat di kalangan pakar hukum, politikus dan antar lembaga negara. Ada lagi isu manipulasi data KTP dukungan dan stok dana tak wajar yang dimiliki organisasi Teman Ahok. Teranyar, adalah unjuk rasa warga yang berujung ricuh di Penjaringan, Jakarta Utara akibat masifnya penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Menguatnya dukungan kepada Risma dan Djarot bagai jalan alternatif yang muncul ketika satu-satunya calon kuat, yang tadinya sangat diimpikan publik, mulai kewalahan menghadapi isu-isu negatif yang kerap mencengangkan.
Di sisi lain, satu juta KTP yang diklaim Teman Ahok tidak otomatis membuat kepercayaan diri Ahok memuncak. Malah sebaliknya, Ahok kian dilematis di persimpangan jalan. Dengan banyaknya isu negatif yang menyeret dirinya, Ahok terkesan enggak pede hanya berbekal dukungan anak-anak muda relawan (yang belakangan dicap karyawan karena dibayar dengaan imbalan besar).
Ahok yang selama ini kerap berkonfontrasi dengan parpol boleh lega dengan dukungan resmi dari tiga parpol Nasdem, Golkar dan Hanura. Tetapi, ketiga mesin partai itu tak akan mampu berbuat banyak selama Ahok sendiri masih bertahan pada jalur independen.
Berdasar rekam jejak, prestasi dan besarnya mesin politik di belakang Djarot maupun Risma, kian kuatnya dukungan kepada dua kader banteng itu adalah ancaman yang sangat berarti bagi Ahok, yang selama ini tak mendapatkan lawan tanding sepadan.
Selain itu, tentu saja ancaman besar lain tetap datang dari bergulirnya penanganan hukum atas kasus-kasus besar yang menyeret nama sang gubernur.
[ald]
