. Kehadiran Presiden Joko Widodo yang sekaligus memimpin rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol, di Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau merupakan penegasan bahwa pulau tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Presiden pun meminta agar ekonomi di Pulau Natuna dikembangkan, terutama yang terkait dengan perikanan dan migas.
"Masalah ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja. Jadi tadi saya pikir kita tidak ingin ada yang menganggu stabilitas keamanan di kawasan," kata Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan saat ditanya wartawan mengenai arahan Presiden dalam rapat terbatas, di atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6).
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi selalu menekankan, pertama adalah perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan, menjadikan prioritas, dan yang kedua adalah mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga.
"Kali ini, perhatian Presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar Indonesia," ujarnya dilansir dari laman setkab.go.id.
Setelah mendengarkan paparan dari semua menteri, lanjut Menlu, Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan, terutama untuk dua, yaitu perikanan dan migas.
"Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM (Sudirman Said) dan diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, dimana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi. Sementara itu, Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) tadi juga menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu," ungkap Retno.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang juga hadir dalam rombongan Presiden menambahkan, selain perkembangan ekonomi, mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya, juga dibicarakan.
[rus]
