DPR RI diharapkan menerima usulan penyertaan modal nasional Rp 1 triliun oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero). Dana segar itu sangat dibutuhkan untuk menjamin proyek-proyek strategis nasional yang dikerjasamakan dengan badan usaha.
"Per 2015 jumlah modal yang disetor Rp 6 triliun. Saat ini jumlah ekuitas PT PII mencapai Rp 7,5 triliun. PT PII dapat memberikan exposure penjaminan 4-6 kali modal PT PII atau senilai Rp 45 triliun," ungkap CFO PT PII, Armand Hermawan dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Kamis (23/6).
Menurutnya, saat ini PT PII telah memberikan exposure penjaminan hampir setengah dari modal yang dimiliki. Suntikan dana sangat diperlukan, mengingat adanya mega proyek seperti Kilang Minyak, 4 jalan tol dan infrastruktur sosial lainnya.
Saat ini, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan yaitu Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah, Financial Close PLTU Batang- Jawa Tengah dan 4 Proyek Tol ruas Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung dengan total keseluruhan investasi sekitar Rp 86 triliun.
PT PII juga tengah menunggu penandatangan perjanjian penjaminan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur senilai Rp 2 triliun. Kemudian proyek yang dalam antrian untuk dijaminkan yakni, SPAM Lampung Rp 2 triliun, PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan senilai 4 Miliar Dollar AS dan Kilang Minyak Bontang senilai 15 Miliar Dollar AS.
Tahun depan ada 10 proyek strategis nasional yang akan diberikan penjaminan oleh PT PII. Yakni, pembangunan infrastruktur pendidikan di Kementerian Dikti sebesar Rp 1 triliun, layanan sistem pajak E-Tax Rp 20 triliun, Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan Rp 3 triliun.
Revitalisasi RSUD Pirngadi Medan senilai Rp 1 triliun, pembangunan pengelolaan sampah di Kota Batam senilai Rp 1,3 triliun, revitalisasi Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja senilai Rp 1 triliun. Serta pembangunan empat proyek tol di Kementerian PUPR, yakni tol Cisumdawu senilai Rp 10 triliun, tol Serang-Panimbang senilai Rp 11 triliun, tol Krian-Legundi-Bunder senilai Rp 6 triliun dan tol Jakarta-Cikampek II senilai Rp 14 triliun.
"Namun kami akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang kami miliki. Berdasarkan kalkulasi maksimum sepuluh proyek yang bisa dijamin," demikian Armand.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas proses pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi para BUMN yang di bawahi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, rencana pencairan PMN yang masuk dalam APBN untuk BUMN di bawah Kemenkeu, yakni untuk PT SMI sebesar Rp4,16 triliun, PT PII sebesar Rp1 triliun, PT SMF sebesar Rp1 triliun, dan LPII sebesar Rp4 triliun.
Bambang mengungkapkan, pencairan PMN bagi PII adalah untuk pembiayaan proyek-proyek yang sudah dikerjasamakan atau pada tahap penandatanganan kontrak pembangkit listrik di Batang.
[sam]
