Berita

Politik

PILKADA JAKARTA

Ini Gaji Dan Fasilitas Relawan Teman Ahok

Klaim 1 juta KTP Tidak Benar
RABU, 22 JUNI 2016 | 13:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para bekas relawan Teman Ahok mengakui banyak KTP yang mereka kumpulkan untuk mendukung pencalonan Basuki Purnama (Ahok) ke Pilkada Jakarta adalah KTP ganda dan tidak diberikakan oleh pemilik KTP dengan kesadaran sendiri.

Mereka adalah Paulus Romindo, Richard Soekarno, Dodi Hendaryadi, Kusnul Nurul dan Della Novianty yang mengirimkan pernyataan tertulis kepada wartawan (Rabu, 22/6).

Mereka pernah berstatus PJ Kelurahan (penanggung jawab) yang dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per bulan. Jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ sendiri adalah 153 seperti tercantum di situs www.temanahok.com.


Di atas PJ Kelurahan, ada yang disebut Korpos atau Koordinator Posko yg mengawasi kerja PJ. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ dibawahnya. Kalau di bawah Korpos ada lima PJ maka Korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ maka Korpos dapatkan Rp 5.000.000 per bulan.

Jumlah Korpos mereka perkirakan mencapai 40 orang tersebar di 40-an kecamatan.

"Selain upah atas KTP yang kami kumpulkan. Kami juga mendapatkan upah untuk membagikan koran Teman Ahok," ungkap mereka.

Untuk tiap pembagian koran mereka dibayar Rp 350.000, dan sampai saat ini mereka sudah dua kali membagikan koran.

"Kami yang menjadi PJ diberikan juga Printer dan Laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merk Lenovo," terang mereka.

Mereka yakin, klaim Teman Ahok yang mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta adalah sebatas klaim.

"Karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016," ungkapnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya