Berita

Laksamana Madya Ari Soedewo:net

Wawancara

WAWANCARA

Laksamana Madya Ari Soedewo: Tidak Ada Perompakan, Laut Indonesia Paling Aman Se-Asia

RABU, 22 JUNI 2016 | 09:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Meski ABK (Anak Buah Kapal) dan kapal Indonesia sempat dis­andera di perairan Tawi-Tawi, Filipina April lalu, namun laut Indonesia justru sudah dinyatakan aman, tak ada perompakan. Yang ada hanya tindak kriminal laut. Itu pun mampu diatasi di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Berikut wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Kepala Bakamla, Laksamana Madya Ari Soedewo.

International Maritime Bureau (IMB) menyebut laut Indonesia paling rawan per­ompakan di dunia sejak 2012 hingga 2014?
Tidak benar itu, justru kawasan laut Indonesia paling aman. Kan tingkat kejahatan di laut, termasuk sekarang sudah menurun. Saya juga tidak setuju istilah perom­pakan. Yang ada hanya tindak kriminal, seperti penyeludupan manusia, illegal fishing, perdagan­gan manusia, dan sejenisnya.

Anda bilang perairan Indonesia paling aman, sementara IMB bilang laut Indonesia tidak aman, tindak kriminal laut bertambah…

Anda bilang perairan Indonesia paling aman, sementara IMB bilang laut Indonesia tidak aman, tindak kriminal laut bertambah…
Di kawasan Asia Tenggara, kita bisa dilihat kan? Bila ada yang mengatakan tindak krimi­nal laut meningkat, harus spesi­fik, di mana?

Katanya di Selat Malaka, Laut China Selatan?
Kan Indonesia tergabung dalam International Maritime Organization (IMO), jadi per­caya saja data IMO saja lah. IMB kan swasta tuh, dia selalu memojokkan Indonesia.

Kenapa?
Misalnya IMB bilang ada per­ompakan di Indonesia. Padahal nggak ada. Bukan perompakan, hanya tindak kriminal. Saya tidak tahu motif mereka (IMB).

Jadi misal ada kapal negara lain masuk Indonesia, lalu ada pedagang menawarkan sesuatu, ini ada yang menganggap mer­eka diganggu. Padahal di Mesir juga begitu. Ketika mereka keluar dari Tanjung Priok, baru dia lapor ke IMB, misalnya dia kehilangan jam.

Untung rentangan kapan laut Indonesia sudah diang­gap aman?
Sekitar lima tahun terakhir lah. Kecuali satu yang di Filipina (penyanderaan ABK dan kapal Indonesia-red) itu.

Kasus di Filipina kemarin apa tergolong fenomena baru?
Ya, baru. Selama ini mereka tidak pernah punya cata­tan mengganggu kapal-kapal Indonesia. Kapal negara lain yang malah diganggu.

Kenapa?
Kita sudah kerajasama dengan Filipina, dan Filipina merupa­kan salah satu dari 20 negara perkumpulan Pasukan Penjaga Pantai (Cost Guard).

Kenapa kemarin Indonesia tiba-tiba diganggu?
Nggak tahu, mungkin Abu Sayyaf lagi kekurangan duit? Hehe. Kan kalau kucing kela­paran, apa saja yang tidak biasa dia makan bisa dimakan?

Apa sekarang Indonesia melakukan pengamanan khusus di kawasan Tawi-Tawi (Filipina), mungkin berkoor­dinasi dengan Filipina?
Kita sekarang mengawasi semua kawasan yang mungkin rawan tindak kejahatan di laut, mengawasi perbatasan masing-masing, unsur AL juga Coast Guard.

Apa dalam 10 tahun ke de­pan laut Indonesia akan tetap jadi yang paling aman?
Kita tentu tidak bisa meramal, tapi kita selalu waspada. Karena keamanan bukan berarti selalu 'zero' lho, tapi nyaman saat dile­wati. Ini juga karena Bakamla.

Butuh berapa lama Indonesia benar-benar bisa punya Coast Guard?

Semangatnya sih lima ta­hun, tapi kita lihat anggaran dan prioritas. Apalagi karena Indonesia punya banyak "pintu" perbatasan (multi-doors).

Berapa besar kekuatan Bakamla sekarang?

Sekitar 700 personel.

Berapa kekuatan idealnya?
Kita punya program hingga 2025 memiliki sekitar 2.000 personel.

Bagaimana dengan kekua­tan armada Bakamla?

Sekarang ada 21 kapal, hingga 2025, kami butuh antara 47 hingga 49 kapal lagi.

Pangkalan Bakamla di ma­na saja?
Ada tiga, di Timur, Barat, Tengah.

Bagaimana sebenarnya tu­gas Bakamla, apa juga mengambil alih tugas TNI AL saat membasmi tindak kriminal di laut?

Tergantung kasusnya. Kita patroli berbagi, seperti dengan Satpolair, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Bea Cukai, dan yang lainnya. Ketika kita menangani perkara yang bu­kan kewenangan baik Bakamla atau AL, kita serahkan kepada yang berwenang untuk menyidik. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya