Berita

Laksamana Madya Ari Soedewo:net

Wawancara

WAWANCARA

Laksamana Madya Ari Soedewo: Tidak Ada Perompakan, Laut Indonesia Paling Aman Se-Asia

RABU, 22 JUNI 2016 | 09:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Meski ABK (Anak Buah Kapal) dan kapal Indonesia sempat dis­andera di perairan Tawi-Tawi, Filipina April lalu, namun laut Indonesia justru sudah dinyatakan aman, tak ada perompakan. Yang ada hanya tindak kriminal laut. Itu pun mampu diatasi di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Berikut wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Kepala Bakamla, Laksamana Madya Ari Soedewo.

International Maritime Bureau (IMB) menyebut laut Indonesia paling rawan per­ompakan di dunia sejak 2012 hingga 2014?
Tidak benar itu, justru kawasan laut Indonesia paling aman. Kan tingkat kejahatan di laut, termasuk sekarang sudah menurun. Saya juga tidak setuju istilah perom­pakan. Yang ada hanya tindak kriminal, seperti penyeludupan manusia, illegal fishing, perdagan­gan manusia, dan sejenisnya.

Anda bilang perairan Indonesia paling aman, sementara IMB bilang laut Indonesia tidak aman, tindak kriminal laut bertambah…

Anda bilang perairan Indonesia paling aman, sementara IMB bilang laut Indonesia tidak aman, tindak kriminal laut bertambah…
Di kawasan Asia Tenggara, kita bisa dilihat kan? Bila ada yang mengatakan tindak krimi­nal laut meningkat, harus spesi­fik, di mana?

Katanya di Selat Malaka, Laut China Selatan?
Kan Indonesia tergabung dalam International Maritime Organization (IMO), jadi per­caya saja data IMO saja lah. IMB kan swasta tuh, dia selalu memojokkan Indonesia.

Kenapa?
Misalnya IMB bilang ada per­ompakan di Indonesia. Padahal nggak ada. Bukan perompakan, hanya tindak kriminal. Saya tidak tahu motif mereka (IMB).

Jadi misal ada kapal negara lain masuk Indonesia, lalu ada pedagang menawarkan sesuatu, ini ada yang menganggap mer­eka diganggu. Padahal di Mesir juga begitu. Ketika mereka keluar dari Tanjung Priok, baru dia lapor ke IMB, misalnya dia kehilangan jam.

Untung rentangan kapan laut Indonesia sudah diang­gap aman?
Sekitar lima tahun terakhir lah. Kecuali satu yang di Filipina (penyanderaan ABK dan kapal Indonesia-red) itu.

Kasus di Filipina kemarin apa tergolong fenomena baru?
Ya, baru. Selama ini mereka tidak pernah punya cata­tan mengganggu kapal-kapal Indonesia. Kapal negara lain yang malah diganggu.

Kenapa?
Kita sudah kerajasama dengan Filipina, dan Filipina merupa­kan salah satu dari 20 negara perkumpulan Pasukan Penjaga Pantai (Cost Guard).

Kenapa kemarin Indonesia tiba-tiba diganggu?
Nggak tahu, mungkin Abu Sayyaf lagi kekurangan duit? Hehe. Kan kalau kucing kela­paran, apa saja yang tidak biasa dia makan bisa dimakan?

Apa sekarang Indonesia melakukan pengamanan khusus di kawasan Tawi-Tawi (Filipina), mungkin berkoor­dinasi dengan Filipina?
Kita sekarang mengawasi semua kawasan yang mungkin rawan tindak kejahatan di laut, mengawasi perbatasan masing-masing, unsur AL juga Coast Guard.

Apa dalam 10 tahun ke de­pan laut Indonesia akan tetap jadi yang paling aman?
Kita tentu tidak bisa meramal, tapi kita selalu waspada. Karena keamanan bukan berarti selalu 'zero' lho, tapi nyaman saat dile­wati. Ini juga karena Bakamla.

Butuh berapa lama Indonesia benar-benar bisa punya Coast Guard?

Semangatnya sih lima ta­hun, tapi kita lihat anggaran dan prioritas. Apalagi karena Indonesia punya banyak "pintu" perbatasan (multi-doors).

Berapa besar kekuatan Bakamla sekarang?

Sekitar 700 personel.

Berapa kekuatan idealnya?
Kita punya program hingga 2025 memiliki sekitar 2.000 personel.

Bagaimana dengan kekua­tan armada Bakamla?

Sekarang ada 21 kapal, hingga 2025, kami butuh antara 47 hingga 49 kapal lagi.

Pangkalan Bakamla di ma­na saja?
Ada tiga, di Timur, Barat, Tengah.

Bagaimana sebenarnya tu­gas Bakamla, apa juga mengambil alih tugas TNI AL saat membasmi tindak kriminal di laut?

Tergantung kasusnya. Kita patroli berbagi, seperti dengan Satpolair, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Bea Cukai, dan yang lainnya. Ketika kita menangani perkara yang bu­kan kewenangan baik Bakamla atau AL, kita serahkan kepada yang berwenang untuk menyidik. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya