Berita

Laksamana Madya Ari Soedewo:net

Wawancara

WAWANCARA

Laksamana Madya Ari Soedewo: Tidak Ada Perompakan, Laut Indonesia Paling Aman Se-Asia

RABU, 22 JUNI 2016 | 09:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Meski ABK (Anak Buah Kapal) dan kapal Indonesia sempat dis­andera di perairan Tawi-Tawi, Filipina April lalu, namun laut Indonesia justru sudah dinyatakan aman, tak ada perompakan. Yang ada hanya tindak kriminal laut. Itu pun mampu diatasi di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Berikut wawan­cara Rakyat Merdeka dengan Kepala Bakamla, Laksamana Madya Ari Soedewo.

International Maritime Bureau (IMB) menyebut laut Indonesia paling rawan per­ompakan di dunia sejak 2012 hingga 2014?
Tidak benar itu, justru kawasan laut Indonesia paling aman. Kan tingkat kejahatan di laut, termasuk sekarang sudah menurun. Saya juga tidak setuju istilah perom­pakan. Yang ada hanya tindak kriminal, seperti penyeludupan manusia, illegal fishing, perdagan­gan manusia, dan sejenisnya.

Anda bilang perairan Indonesia paling aman, sementara IMB bilang laut Indonesia tidak aman, tindak kriminal laut bertambah…

Anda bilang perairan Indonesia paling aman, sementara IMB bilang laut Indonesia tidak aman, tindak kriminal laut bertambah…
Di kawasan Asia Tenggara, kita bisa dilihat kan? Bila ada yang mengatakan tindak krimi­nal laut meningkat, harus spesi­fik, di mana?

Katanya di Selat Malaka, Laut China Selatan?
Kan Indonesia tergabung dalam International Maritime Organization (IMO), jadi per­caya saja data IMO saja lah. IMB kan swasta tuh, dia selalu memojokkan Indonesia.

Kenapa?
Misalnya IMB bilang ada per­ompakan di Indonesia. Padahal nggak ada. Bukan perompakan, hanya tindak kriminal. Saya tidak tahu motif mereka (IMB).

Jadi misal ada kapal negara lain masuk Indonesia, lalu ada pedagang menawarkan sesuatu, ini ada yang menganggap mer­eka diganggu. Padahal di Mesir juga begitu. Ketika mereka keluar dari Tanjung Priok, baru dia lapor ke IMB, misalnya dia kehilangan jam.

Untung rentangan kapan laut Indonesia sudah diang­gap aman?
Sekitar lima tahun terakhir lah. Kecuali satu yang di Filipina (penyanderaan ABK dan kapal Indonesia-red) itu.

Kasus di Filipina kemarin apa tergolong fenomena baru?
Ya, baru. Selama ini mereka tidak pernah punya cata­tan mengganggu kapal-kapal Indonesia. Kapal negara lain yang malah diganggu.

Kenapa?
Kita sudah kerajasama dengan Filipina, dan Filipina merupa­kan salah satu dari 20 negara perkumpulan Pasukan Penjaga Pantai (Cost Guard).

Kenapa kemarin Indonesia tiba-tiba diganggu?
Nggak tahu, mungkin Abu Sayyaf lagi kekurangan duit? Hehe. Kan kalau kucing kela­paran, apa saja yang tidak biasa dia makan bisa dimakan?

Apa sekarang Indonesia melakukan pengamanan khusus di kawasan Tawi-Tawi (Filipina), mungkin berkoor­dinasi dengan Filipina?
Kita sekarang mengawasi semua kawasan yang mungkin rawan tindak kejahatan di laut, mengawasi perbatasan masing-masing, unsur AL juga Coast Guard.

Apa dalam 10 tahun ke de­pan laut Indonesia akan tetap jadi yang paling aman?
Kita tentu tidak bisa meramal, tapi kita selalu waspada. Karena keamanan bukan berarti selalu 'zero' lho, tapi nyaman saat dile­wati. Ini juga karena Bakamla.

Butuh berapa lama Indonesia benar-benar bisa punya Coast Guard?

Semangatnya sih lima ta­hun, tapi kita lihat anggaran dan prioritas. Apalagi karena Indonesia punya banyak "pintu" perbatasan (multi-doors).

Berapa besar kekuatan Bakamla sekarang?

Sekitar 700 personel.

Berapa kekuatan idealnya?
Kita punya program hingga 2025 memiliki sekitar 2.000 personel.

Bagaimana dengan kekua­tan armada Bakamla?

Sekarang ada 21 kapal, hingga 2025, kami butuh antara 47 hingga 49 kapal lagi.

Pangkalan Bakamla di ma­na saja?
Ada tiga, di Timur, Barat, Tengah.

Bagaimana sebenarnya tu­gas Bakamla, apa juga mengambil alih tugas TNI AL saat membasmi tindak kriminal di laut?

Tergantung kasusnya. Kita patroli berbagi, seperti dengan Satpolair, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Bea Cukai, dan yang lainnya. Ketika kita menangani perkara yang bu­kan kewenangan baik Bakamla atau AL, kita serahkan kepada yang berwenang untuk menyidik. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya