Pertahanan militer laut harus diperkuat sebagai benteng terluar wilayah kedaulatan wilayah RI. Terlebih mengingat penyusup kapal-kapal asing kerap berusaha tanpa izin menangkap ikan di perairan Indonesia.
Ini bukti bahwa negara Indonesia masih belum steril dari gangguan ancaman luar negara.
Demikian pandangan anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin dalam siaran persnya, Selasa (21/6).
"Kami ingin KKP fokus pada tugas pokoknya. Sebagai penanggung jawab utama pengembangan sektor perikanan dari hulu sampai hilir," ucap politisi PKS ini.
Akmal menjelaskan, masih banyak yang perlu fokus perhatian lebih dalam pekerjaan pengembangan sektor perikanan, seperti peningkatan produksi perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan, perbaikan logistik dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta petambak garam.
"Biarkan TNI angkatan laut (AL) yang bekerja secara serius untuk pengamanan laut kita," tambah Akmal.
Akmal memaparkan, pada akhir tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan produksi perikanan tangkap Indonesia 7 juta ton. Namun pada kenyataannya, saat ini KKP disibukkan kasus impor ikan yang dianggap tidak masuk akal hingga menuai kecaman dari berbagai pihak.
Impor ikan 2 ribu ton yang baru-baru saja terjadi, menurut dia, bukti bahwa KKP salah fokus dalam bekerja.
"Satu hal sebagai masalah penting yang tidak diselesaikan adalah masalah armada laut nasional pengangkut ikan dan sistem logistik yang buruk," urainya.
Andi Akmal menyarankan, sebaiknya masing-masing lembaga negara fokus dalam bekerja. Illegal fishing serahkan pada TNI AL. Sedangkan KKP fokus memenuhi target kebutuhan produksi perikanan laut dan darat
.[wid]
