Publik mesti hati-hati menilai hasil pertemuan tertutup membahas kasus Sumber Waras antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.
Pertemuan itu menghasilkan lima konklusi. Diantaranya, kedua lembaga menghormati kewenangan masing-masing. KPK tetap menyatakan belum menemukan Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi, sehingga belum membawa perkara Sumber Waras ke ranah penyidikan Tipikor.
Namun, KPK tidak menegasikan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi yang telah disampaikan BPK kepada KPK, yang isinya adalah ada kerugian keuangan daerah akibat pembelian lahan yang dilakukan Pemprov DKI.
Aktivis Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta, Ferdinan Hutahean, menilai, itu berarti BPK tidak akan mempersoalkan jika KPK tidak menetapkan ada unsur korupsi dalam laporan audit investigasi yang dibuat BPK.
Namun harus diingat bahwa Ketua BPK, Harry Azhar Azis, menegaskan, rekomendasi BPK dari audit investigasi itu berlaku abadi dan Pemprov DKI berkewajiban mengembalikan kerugian yang diakibatkannya hingga batas waktu tak terbatas.
Karena itu, Ferdinan menganggap kesepakatan dua lembaga itu adalah penggiringan opini bahwa Pemprov DKI cukup membayar ganti rugi senilai Rp 191 miliar agar kemudian perkara itu ditutup tanpa ada yang menjadi terhukum. Ia menuding, Gubernur Basuki Purnama alias Ahok paling diselamatkan dalam penggiringan opini tersebut.
"Sungguh beruntung Ahok punya lembaga pembela sekelas KPK. Hanya mengembalikan kerugian negara maka selamatlah Ahok dari jerat hukum. Sungguh sebuah seting operasi untuk selamatkan Ahok yang disiapkan oleh oligarki," ujar Ferdinan di Jakarta, Selasa, (21/6).
Ia yakin ada intervensi kekuasaan yang memaksa KPK mendatangi BPK dengan tujuan menyelamatkan Ahok. Langkah taktis yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara otomatis menyelamatkan juga KPK dan BPK.
"KPK tidak bisa lagi dipidana dan BPK selamat karena rekomendasinya ditindaklanjuti, auditornya tidak bisa lagi disebut bodoh atau mencemarkan nama baik Ahok. Permainan yang cantik dari KPK, BPK dan Ahok," jelasnya.
[ald]
