Di tengah banyak dukungan, rasa pesimisme juga muncul menyusul penunjukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi.
Tito belum tentu mampu menjadi Kapolri yang melanjutkan reformasi Polri yang belum selesai. Demikian pandangan Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.
"Kami pesimis Tito bisa mengembalikan jati diri polisi sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat. Dan juga pesimis, Tito akan mau mendesain Polisi tidak di bawah presiden lagi melainkan di bawah kementerian seperti TNI. Masa polisi lebih hebat dari TNI?" kata Uchok kepada wartawan, Jumat (17/6).
Ia akui hari ini Tito digambarkan sempurna, cerdas, nyaris tidak ada cacat apapun. Apalagi berbekal Bintang Adhi Makayasa, Bintang Wiyata Cendekia, serta gelar Phd dari luar negeri.
"Seolah-olah figur Tito bisa menenggelamkan figur Jenderal Hoegeng sebagai polisi sederhana, jujur dan bersih," sindirnya.
Namun, ia tekankan, belum tentu Tito mampu melakukan reformasi internal kepolisian. Belum tentu ia berani menghapus praktik tradisi yang identik dengan pemerasan, permainan kasus dan melakukan kekerasan fisik seenaknya kepada rakyat.
"Dia lebih banyak bergulat dalam karir Reserse atau intel. Biasanya polisi yang punya latar belakang intel tidak bisa kerjasama dengan tim. Tapi selalu bertindak sendiri atas nama lembaga kepolisian," kata dia.
Uchok juga mengkritik alokasi anggaran Kepolisian yang setiap tahun lebih banyak untuk belanja pegawai sebesar 50 persen, ketimbang untuk pelayanan dan perlindungan di bawah 25 persen. Belanja pegawai berbanding lurus dengan personil polisi yang terus meningkat. Karena itu, Tito harus mampu mengurangi personil polisi agar alokasi anggaran bisa diarahkan ke pelayanan publik.
"Kalau Tito tidak mengurangi personil kepolisian, maka akan terganggu hubungan antara polisi dengan TNI. Karena polisi bisa dinilai sedang mempersiapkan perang dengan TNI agar mereka takluk dan tunduk kepada polisi," ucap Uchok..
Karena itu pihaknya meminta Presiden Jokowi melakukan monitoring dan evaluasi kepada program-program reformasi kepolisian versi Tito setiap tahun sekali jika ia lolos dari uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
"Kalau dalam setahun tidak melakukan reformasi, lebih baik Jokowi cabut mandat atau pecat saja," jelasnya.
[ald]
