. Kalangan Komisi II DPR memuji program yang tengah dijalankan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi,l.
Salah satu yang disorot adalah Safari Ramadhan dengan sekaligus inspeksi terhadap pelayanan publik di sejumlah daerah luar Jakarta.
Anggota dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, dalam rapat kerja di gedung DPR yang berlangsung Rabu lalu, menyambut baik kegiatan itu. Safari Ramadhan itu juga bertujuan untuk melakukan pengawasan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
"Saya mengapresiasi kegiatan Pak Menpan yang sudah datang ke Pandeglang, kemudian Serang. Harus dilanjutkan," ujar Yandri saat Rapat Kerja pembahasan pendahuluan RAPBN 2017 dan RKP 2017.
Yandri juga mengapresiasi raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya hal tersebut menjadi bekal dalam pembenahan ke depan. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II lain, Hendro Hermono dan Hetifah Sjaifudian. Hetifah menyanjung keberhasilan Kementerian PANRB dalam menyerap anggaran. Ia menuturkan, dengan anggaran yang sedikit, Kementerian PANRB tetap dapat menjalankan kegiatan serta program-program di tahun 2015 hingga 2016.
"Kalau melihat pagu anggaran Kemenpan yang sedikit, saya apresiasi dapat dengan maksimal menyerap serta menjalankan kegiatan," ujarnya.
Mendapat apresiasi itu, Menteri Yuddy menanggapi bahwa kementeriannya tidak akan mengurangi target-target yang telah ditetapkan. Misalnya, penyelenggaraan Forum Komunikasi Koordinas PANRB yang sudah dilaksanakan di tujuh tempat dan akan terus dilakukan. Dalam kegiatan ini seluruh Deputi bersinergi dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan PANRB di daerah. Selain itu, masing-masing SKPD dapat langsung melakukan konsultasi dengan pejabat Kementerian PANRB, dalam coaching clinic.
Yuddy menambahkan, Kementerian PANRB sudah melakukan evaluasi terhadap 25 Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk oleh pemerintah. Dari jumlah itu, 21 diantaranya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden dan empat lainnya berdasarkan Peraturan Pemeritah (PP). Disebutkannya juga soal kompetisi inovasi pelayanan publik, dengan jumlah peserta meningkat cukup signifikan bila dibandingkan tahun 2015.
Mengenai kebijakan penataan PNS yang akan dilakukan tahun 2017, Yuddy tegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa pemerintah akan memberhentikan satu juta PNS, melainkan penataan PNS yang merupakan bagian dari road map reformasi birokrasi 2015-2018.
Hal itu juga tidak lepas dari kebijakan moratorium PNS, yang antara lain dimanifestasikan dengan zero to minus growth, sehingga pada tahun 2019 nanti jumlah PNS berkurang menjadi sekitar 3,5 juta, dari saat ini 4,5 juta orang.
[ald]
