Berita

nasir djamil

Hukum

Jokowi Harus Jelaskan Alasan Konkret Kenapa Tunjuk Tito

KAMIS, 16 JUNI 2016 | 15:40 WIB | LAPORAN:

Penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang menggantikan Jenderal Badrodin Haiti mengagetkan politisi PKS, yang juga anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

"Ketika mendapat informasi soal Tito ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri, bagi saya antara ya dan tidak. Bukan tidak percaya atau ragu terhadap intelektual Tito," kata ‎Nasir Djamil dalam diskusi Dialektika Demokrasi "Mengapa Jokowi Pilih Tito Karnavian Sebagai Calon Kapolri" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Selain Nasir Djamil, pembicara lainnya adalah mantan anggota Kompolnas Adrianus Meliala dan Ketua Presidium Indonesia Police ‎Watch (IPW), Neta S Pane.


Nasir Djamil merasa wajar kalau dia mempertanyakan  langkah Presiden Jokowi tersebut. Sebab ada empat angkatan atau empat generasi di Polri yakni angkatan tahun 1983, 1984, 1985 dan 1986 yang memiliki jenderal terbaik. Namun justru Tito dari angkatan 1987 yang ditunjuk menjadi Kapolri.

"Apa mereka tidak layak menjadi Kapolri. Kenapa langsung dipilih dari angkatan 1987. Langkah Presiden Jokowi seperti cabang olahraga lompat jauh yang langsung memotong beberapa generasi, tegas Nasir Djamil.

Di sisi lain, dia tidak puas dengan alasan normatif yang disampaikan Presiden kalau Tito jenderal bintang tiga yang memenuhi syarat menjadi Kapolri.

"Publik tidak butuh penjelasan normatif. Sebab angkatan lain juga punya lulusan terbaik. Lantas ada apa dengan Tito.  Sebab kalau terlalu lama menjabat Kapolri, bisa-bisa Polri menjadi kerajaan dan hal itu tentunya tidak diinginkan," katanya.

Untuk itu menurut Nasir Djamil, Presiden Jokowi harus menjelaskannya. Sebab UU Kepolisian juga menjelaskan agar Presiden memberikan alasan memilih seseorang menjadi Kapolri.

"Sebab semua angkatan memiliki lulusan terbaik. Dan bicara kepolisian Indonesia harus dilihat dari Sabang hingga Merauke, bukan dari Istana," demikian Nasir. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya