PT Charoen Phokpand Tbk dan PT Japfa Comfeed Tbk beserta 10 pembibitan unggas yang menjadi terlapor, hanya korban dalam pelaksanaan kebijakan apkir dini induk ayam (parent stock/ PS) yang diperkarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Mereka sebetulnya membantu peternak dengan menjalankan instruksi pemerintah untuk mengapkir dini induk ayam PS yang masih berada dalam usia produktif.
"Saya harus jujur, dalam perkara apkir dini ini, Charoen dan Japfa dan para terlapor lainnya merupakan pahlawan, karena berkorban demi menyelamatkan kami selaku peternak mandiri," ujar Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Indonesia Hartono saat bersaksi di sidang pemeriksaan lanjutan dugaan kartel ayam pedaging di KPPU.
Hartono menaksir, kerugian yang ditanggung oleh 12 perusahaan pembibitan yang menjadi terlapor mencapai Rp 600 miliar. Perhitungan tersebut dengan asumsi harga satu ekor PS yang masih produktif berkisar Rp 200 ribu dan jumlah PS yang sudah diapkir sebanyak 3 juta ekor.
Dalam persidangan, Hartono mengakui bahwa usulan apkir dini bermula dari tuntutan Pinsar agar pemerintah mengambil langkah nyata atas krisis yang dialami peternak. Sejak 2013, peternak menderita karena harga ayam hidup (live bird) jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP). Hartono yang saat itu menjabat sebagai ketua umum Pinsar Indonesia kemudian memimpin demonstrasi-demonstrasi peternak di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Istana Negara yang berlangsung dalam kurun waktu 2013 sampai 2014.
"Kami berteriak hampir tiga tahunan. Semua teman-teman rela datang jauh-jauh ke Istana. Dalam demo ke Kementan kami sampai membawa telur busuk dan melepas ayam kami disitu sebagai simbol kekecewaan kami," ujar Hartono, yang juga merupakan peternak mandiri di Bogor, Jawa Barat dengan produksi hingga 400 ribu ekor per bulan.
Hartono mengemukakan, setelah Muladno menjabat sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian di Juni 2015, pemerintah mulai melakukan tindakan yang lebih nyata ketimbang hanya memberikan janji. "Pak Muladno berani pasang badan untuk menyelamatkan peternak dengan meminta perusahaan pembibitan untuk melakukan apkir dini PS," jelasnya.
Hartono mengatakan, saat apkir dini tahap I terhadap 2 juta PS dilakukan pada Oktober dan November 2015, serta tahap II sebanyak 1 juta, peternak sempat merasakan dampak positifnya pada bulan Desember tahun itu.
Menurutnya, apkir dini yang dilakukan menguntungkan peternak karena harga live bird yang terpuruk mulai bergerak normal. Namun, setelah ada instruksi dari KPPU untuk menghentikan apkir dini, harga kembali jatuh di bulan Februari.
"Setahu kami ada penghentian dari KPPU. Salah satu yang mendorong harga jatuh itu karena KPPU menghentikan apkir dini,†serunya.
Hartono juga menjelaskan bahwa jumlah PS yang diapkir sebanyak enam juta juga berawal dari usulan Pinsar. Bahkan, awalnya PINSAR mengusulkan jumlah yang diapkir sebanyak 10 juta PS
.[wid]
