Berita

stan teman ahok

Hukum

REKLAMASI TELUK JAKARTA

Ahok Merasa Difitnah Junimart Soal Dana Ke Relawan

KAMIS, 16 JUNI 2016 | 10:54 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kesal dengan tudingan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang.

Junimart menyebut dugaan kucuran dana dari pengembang proyek reklamasi pantaiutara Jakarta ke relawan Teman Ahok sebesar Rp 30 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dan pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi. (Baca juga: Resmi, KPK Selidiki Aliran Dana Ke Relawan Ahok)

Ahok geram menanggapi hal tersebut. Dirinya merasa difitnah oleh Junimart.


Ahok menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru untuk memberatkan tanggung jawab pengembang reklamasi. Contohnya kontribusi tambahan yang diwajibkan kepada pengembang, yakni 15 persen dikali nilai jual obyek pajak dan lahan yang dijual.

"Kalau dituduh kasus suap, keterlaluan fitnahnya. Kalau menuduh suap sama saya, apa kepentingan saya? Saya harusnya membantu Anda (penyuap), meringankan kontribusi Anda," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

Tudingan Junimart diungkap saat Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (Rabu, 15/6).

"Kami dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp 30 miliar untuk Teman Ahok. Dan dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus," kata Junimart.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kasus reklamasi akan segera dinaikkan ke penuntutan. Sedangkan untuk persoalan dugaan suap, KPK akan mengeluarkan surat penyelidikan.

"Perlu waktu cukup lama dan kami masih teliti dan akan kami laporkan," ujarnya.

Pada rapat Komisi III DPR dengan KPK, dua hari lalu (Selasa, 14/6), Junimart juga meminta penjelasan perkembangan kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Ia mempertanyakan apakah akan ada tersangka baru selain politikus Gerindra, M. Sanusi dan petinggi Agung Podomoro Land. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya