Aliran Dana Pembelian RSSW Diduga Untuk Dana Politik

Banyak pihak yang masih meragukan dengan hasil laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pasalnya, tidak ditemukan kerugian negara dalam kasus tersebut yang bertentangan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jelas kita menyebut telah tejadi kerugian negara. Ada apa? Ada semacam modus memanfaatkan proyek fiktif untuk dana keperluan politik barangkali," ujar pengamat politik, Hatta Taliwang saat ditemui di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Rabu malam (15/6).

Hatta menduga ada semacam kesengajaan terkait pembelian lahan RSSW oleh Pemprov DKI.

Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta ( IEPSH) itu memaparkan logikanya.

"Fakta lapangan aja deh. Tidak usah bahasa soal teori hukum dan sebagainya. Ada, orang beli tanah di titik A. Tapi, pas beli, lokasinya di B. Terus, harganya juga berbeda. Itu aja sudah masalah kan?" paparnya.

Selain itu, menurut Hatta, Pemprov DKI seharusnya bisa memaksimalkan lahan daerah yang ada untuk membangun rumah sakit.

Tapi anehnya, lanjutnya, DKI justru membeli lahan yang segera habis seharga ratusan miliar.

"DKI punya stok tanah strategis dimana-mana. Ngapain buang Rp 700 miliar untuk tanah seperti itu. Lagipula, tanah di sana juga milik DKI. Ngapain beli tanah sendiri?" tanya Hatta heran.

Pemaparan tersebut disampaikan Hatta di forum kopi darat dan buka bersama teman-teman anggota grup WhatsApp (WA) Peduli Negara 1 (PN1).

Lebih dari 50 anggota grup WA PN1 hadir dalam kopi darat tersebut. Mulai dari kalangan akademisi, aktivis, politikus, pengamat, pensiunan aparat, hingga mantan pejabat negara.

Antara lain Ratna Sarumpaet, MS Kaban, Bursah Zarnubi, Syahganda Nainggolan, La Ode, Taufiequrachman Ruki dan tokoh lainnya. [rus]