Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi III DPR RI menyiratkan bahwa parlemen ingin dugaan korupsi pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras terus ditangani.
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menjelaskan, dari sejumlah pertanyaan anggota komisi dalam RDP menghendaki agar kasus yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu dituntaskan.
Menurutnya, anggota Komisi III tidak melihat pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Sumber Waras adalah kesimpulan dari kasus tersebut.
"Kasus Sumber Waras masih belum final. Dari sejumlah pertanyaan anggota Komisi III termasuk meja pimpinan komisi, kami menghendaki kasus ini dituntaskan permintaan KPK terhadap BPK," ujar Bambang usai RDP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/5).
Politisi Partai Golkar itu menilai, dalam terminologi hukum, pernyataan ketua KPK tidak menjadi akhir dari proses penyelidikan kasus Sumber Waras. Yang berarti penyelidikan KPK terhadap kasus tersebut tidak serta merta berhenti lantaran tidak menemui pelanggaran hukum.
Lebih jauh, Bambang menilai dugaan adanya korupsi pembelian lahan Sumber Waras berawal dari permintaan KPK saat dipimpin Pelaksana tugas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki. Saat itu, KPK yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terkait pembelian lahan Sumber Waras. Di mana, hasilnya ditemukan indikasi kerugian uang negara.
"Berdasarkan pengalaman sepanjang sejarah KPK, temuan BPK itu pasti ada konsekuensi hukumnya. Pasti menguatkan temuan awal dari KPK. Tidak pernah temuan BPK justru mementahkan dugaan awal KPK. Saya duga Pak Ruki itu menemukan adanya dugaan kuat awalnya sehingga meminta audit investigasi BPK untuk menguatkan. Kalau sekarang hasilnya justru menganulir atau melemahkan, ini yang tidak beres," pungkasnya.
[wah]
