. Upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menghemat anggaran pantai dipuji. Kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu melakukan efisiensi yang luar biasa.
Demikian disampaikan nggota Komisi II DPR, M Misbakhun, saat berbicara dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 13/6).
Misbakhun mengatakan, penyerapan anggaran Kemendagri pada APBN 2015 mencapai Rp 3,881 triliun atau 63,37 persen dari Rp 6,12 triliun. Sedangkan pada APBN 2016, Kemendagri mengajukan anggaran Rp 6 triliun, namun kemudian mengajukan angkat Rp 5,12 triliun dalam APBN Perubahan 2016. Sedangkan pada RAPBN 2017, Kemendagri berencana mengajukan anggaran Rp 4 triliun.
"Saya apresiasi upaya Kemendagri untuk merasionalisasi (anggaran) secara drastis. Karena realisasinya banyak sekali menyangkut perjalanan dinas dan sebagainya. Ini menunjukkan efisiensi di Kemendagri sangat tinggi. Saya akui," katanya.
Misbakhun menambahkan, situasi keuangan saat ini tentu berpengaruh pada APBN 2017. Kemendagri pun tak terlepas dari itu.
"APBN 2017 tak bisa dilepaskan dari APBN Perubahan 2016 dan realisasi penyerapan anggaran Kemendagri di APBN 2015," sebutnya.
Hanya saja, Misbakhun juga khawatir pemangkasan anggaran Kemendagri berimbas pada kinerja. Sebab, Kemendagri punya program nasional unggulan.
Sorotan Misbakhun lantas mengarah ke program pembinaan pemerintah desa. Semula anggarannya dalam APBN 2016 dipatok Rp 1,06 triliun. Namun, dalam APBN Perubahan turun drastis menjadi Rp 300 miliar.
Anehnya, di pagu indikatif justru naik menjadi Rp 800 miliar. "Habis diturunkan drastis, tapi dinaikkan jadi dramatais. Saya mau tanya ke penyusun anggaran ini, bagaimana mungkin dipotong begitu banyak, tapi lalu dinaikkan begitu drastis?" ucapnya.
Sorotan Misbakhun juga tertuju pada anggaran untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sebab, BNPP yang tugasnya mengkoordinasikan semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal perbatasan, punya anggaran untuk dukungan sekretariat saja mencapai Rp 63 miliar.
"Itu untuk apa? Atau negara kita sedang sengketa? Kalau negara kita sengketa, apa seperti itu? Lalu bagaimana di Kemlu? Kalau anda (Kemendagri) sekadar ikut, apa sebesar itu anggarannya?" katanya.
Misbakhun pun menegaskan, diplomasi adalah tugas Kementerian Luar Negeri. Karenanya anggaran BNPP pun harus disinkronkan dengan kementerian/lembaga lainnya.
"Saya dukung penghematan di Kemendagri yang menurut saya luar biasa. Saya belum pernah dengar keluhan soal penurunan kinerja di kemendagri. Tapi bagaimana bisa terjadi begini di badan nasional perbatasan?" demikian Misbakhun.
[ysa]
