Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan segera mengirimkan surat kepada DPRD DKI soal pengalihan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Kampung Atlet, Kemayoran untuk pembangunan Light Rail Transid (LRT).
Rencananya, Ahok akan menyuntikkan dana sebesar Rp 4,4 triliun yang akan diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menggarap proyek tersebut.
Pengalihan penggunaan dana modal untuk pembangunan LRT ini karena proyek Kampung Atlet Kemayoran sudah dilimpahkan pengerjaannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Perumnas.
Sedangkan PMP Pemprov DKI untuk membangun proyek tersebut sudah dicatat dan diteken sehingga dananya siap digunakan.
Sedangkan PMP Pemprov DKI untuk membangun proyek tersebut sudah dicatat dan diteken sehingga dananya siap digunakan.
Pengalihan itu, kata Ahok, juga dilakukan karena Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) untuk menggarap proyek LRT.
"Kita mau minta izin lagi ke DPRD karena kan dulu ada penugasan. Kita kasih dia (Jakpro) PMP karena mau bangun rusun yang di Kemayoran yang Kampung Atlet. Lalu pemerintah pusat putuskan Kampung Atlet dibangun mereka tercatat waktu penyertaan PMP kan menyebutnya Kampung Atlet," ujar Ahok, Selasa (7/6).
"Nah sekarang ada penugasan di pusat perpres (peraturan presiden) buat bangun LRT. Duitnya kan sudah bisa langsung pakai, tapi kita takut menyalahi aturan mesti bilangin dulu ke DPRD," sambungnya.
Masalah lain, lanjut Ahok, adalah karena belum ada aturan yang mengatur dana PMP yang sudah diteken bisa dikembalikan. Sehingga satu-satunya jalan adalah mengalihkan modal tersebut ke proyek lain.
"Hei, kita perintah pusat mau diubah duit ini. Tapi kalau balikin dulu, enggak ada mekanisme juga kan duit sudah di PMP-kan. Enggak ada mekanisme dia bisa balikin duit ke kita. Masa suruh diem tuh duit? Bangun Kampung Atlet saja sudah enggak," tandasnya.
Untuk menindaklanjuti pengalihan dana itu, Ahok juga akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) agar PT Jakpro dapat segera menggarap megaproyek LRT.
"Nanti buat pergub, mengatakan bahwa PMP ini dapat penugasan dipindahin. Kan kita pemegang saham, kita PT. Kita tinggal dasarnya pergub supaya dia pindahkan," jelas Ahok.
Namun, kemungkinan besar, PT Jakpro harus mencari dana dari pihak lain dalam membiayai pembangunan moda transportasi berbasis rel ini. Pasalnya,
PMP telah diberikan semenjak APBD Perubahan 2015. Kemudian dilanjutkan pada APBD 2016, sehingga total dana yang telah disetorkan mencapai Rp 4,4 triliun.
Sedangkan untuk rute pertama pembangunan LRT dimulai dari Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun. Rute ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 5 triliun.
"Dia harus pinjem bank lagi, kita juga mesti jual obligasi, ini proyek besar. Tapi kalau reklamasi bisa dapat beres tuh semua, 3,5 triliun setahun selesai," pungkas Ahok.
[zul]
