Berita

daniel johan/net

Politik

Daniel Johan Gugat Data Harga Daging Sapi Jokowi

SELASA, 07 JUNI 2016 | 11:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Data yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar masalah harga daging sapi diduga ngawur alias sesat.

Hal itu seperti disampaikan Dewan Pengawas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Daniel Johan, yang juga Wakil Komisi IV DPR RI.

Ia mengkritik keras permintaan Jokowi untuk menurunkan harga daging sapi di bawah Rp 80 ribu/kg sebelum Lebaran.


"Saya pertanyakan itu data dari mana yang diterima oleh Presiden Jokowi," kata Daniel.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, bila pemerintah menurunkan harga daging sapi sampai di bawah Rp 80 ribu per kilogram, pasti berdampak kepada para peternak. Dia mengkhawatirkan para peternak akan kehilangan lapangan pekerjaan karena pasti mengalami kerugian akibat harga yang diminta presiden.

"Kalau dipaksakan peternak menurunkan harga daging sapi, itu sama saja mematikan para peternak," ujarnya.

Ia juga pertanyakan data Presiden Jokowi bahwa harga daging di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura hanya di kisaran Rp 50 ribu-an per kilogram. Dikatakannya, harga daging di dua negara yang berdekatan dengan Indonesia itu juga dipatok Rp 80 ribu-an per kilogram.

"Saya sudah cek harga daging di Malaysia dan Singapura, itu harganya sama dengan Indonesia," katanya.

Menurut Daniel, jika pemerintah bisa menurunkan harga daging di bawah Rp 100 ribu saja sudah prestasi luar biasa.

Sebelumnya dalam sebuah diskusi akhir pekan lalu di bilangan Cikini Jakarta, Daniel juga menyinggung soal data yang salah ini. Dia bilang, kalau data stok pangan benar tapi masih terjadi kenaikan tak wajar, berarti perencanaan pangan ngawur.

"Bisa ngawur karena bodoh enggak tahu persoalan, tapi bisa juga korup. Misalnya, seharusnya enggak perlu impor tapi malah impor. Itu korup," tegas politisi PKB ini lagi.

Terkait itu, Daniel minta pemerintah memperbaiki data stok pangan. Dengan data yang baik, pemerintah bisa lakukan perencanaan baik. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya