Berita

ilustrasi/net

Daripada Digerogoti Mafia, Barang Milik Negara Sebaiknya Dijadikan PMN Ke BUMN

SELASA, 07 JUNI 2016 | 06:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sebagai bagian dari rancangan pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo tentu ingin lebih memberi peran kepada BUMN Untuk mendukung pembuatan dana pembangunan infrastruktur  yang masih kurang Rp 900 triliun.

Dan tentu saja, kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, BUMN bidang jasa infrastrutur seperti PT Pelindo, PT Angkasa Pura dan lain-lain dalam mencari sumber pendanaan yang besar agar dipercaya kreditur  diperlukan laporan keuangan yang bankable serta dianggap memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari Kreditur. Salah satu caranya yaitu dengan menyertakan barang milik negara seperti pelabuhan, airport, hotel, jalan tol yang saat ini dioperasikan oleh BUMN.

"Ini juga dijadikan sebagai penyertaan modal negara sehingga akan meningkatkan nilai kapitalisasi BUMN yang ditugaskan untuk mencari sumber pendanaan oleh Presiden dalam mensukseskan program Nawacita," kata Arief.


Menurut Arief, sangat dimungkinkan dalam perubahan UU APBN 2016 untuk menetapkan  Barang Milik Negara (BMN) yang dipergunakan dan/atau dimanfaatkan oleh BUMN yang harus segera ditetapkan statusnya. Seperti Penerapan dalam UU 10/2010 Barang Milik Negara yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/ Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada Neraca BUMN sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN tersebut.

Tapi justru, sambung Arief dalam keterangan kepada redaksi (Senin, 6/6), apa yang diinginkan atau direncanakan oleh Jokowi untuk mengunakan BUMN sebagai lokomotif Nawa Cita akan terhambat dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya. Hal ini seperti tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksaan Sewa Barang Milik Negara dan Permenhub tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Dalam aturan ini, BUMN yang selama ini sudah mencatatkan sebagai sumber pendapatan dalam laporan Keuangan Dan RKAP nya sekarang diharuskan melakukan pembayaran sewa pada pemerintah seperti sewa bandara, pelabuhan yang dibangun dari dana APBN sebelumnya," ungkap Arief.

Tentu saja, jelas Arief, ini akan mempengaruhi nilai buku BUMN yang  berdampak pada penilaian kreditur yang akan memberikan pinjaman pada BUMN . Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak agar Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan anak buahnya yang meyebabkan hambatan bagi cita-cita Nawa Cita yang dicanangkan oleh Jokowi sendiri .

FSP BUMN Bersatu juga mencurigai kedua Permen tersebut sebagai bagian agenda besar para mafia di kedua Kementerian tersebut agar bisa mengantikan BUMN yang mengoperasikan BUMN tersebut ke pihak swasta dengan harapan bisa dijadikan ATM bersama.

"Modus seperti yang dilakukan oleh mafia kedua Kementerian dengan BUMN disewakan ke swasta biasanya dilakukan oknum petinggi di kementerian tersebut, dam biasanya meminta jatah saham atau jatah preman bulanan kepada pihak swasta yang menyewa barang milik negara tersebut," demikian Arief. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya