. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mendapatkan jabatan Koordinator Bidan Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera) di pengurusan baru DPP Partai Golkar.
Nusron yang diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNP2TKI disebut dinilai tidak taat aturan, lantaran merangkap jabatan menjadi pengurus partai.
"Untuk jadi pengurus butuh konsentrasi tingkat tinggi dan energi tidak main-main, karena bagaimanapun Golkar waktunya hanya tiga tahun ini harus serius dipikirkan menang Pileg dan Pilpres," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago kepada wartawan, Minggu (5/6).
Begitu juga dengan pekerjaan Nusron di BNP2TKI yang menurut banyak pihak masih amburadul dan banyak masalah. Pangi menilai, belum ada langkah maju yang dilakukan Nusron memimpin lembaga yang melayani pahlawan penghasil devisa negara tersebut.
"BNP2TKI juga nggak gampang, apalagi banyak TKI yang mau dihukum mati. Jadi nggak bisa pikiran terbelah, pasti sulit. Apakah memang nggak ada lagi kader partai yang bisa mengurus Partai Golkar?" tambah Pangi.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini membandingkan dengan sikap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menolak saat ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar.
"Sebetulnya tradisi pemerintahan ini baik, bahwa sebagai pejabat seperti menteri dan levelnya, harus lepas jabatan-jabatan lain. Budaya rangkap jabatan pasti menganggu kinerja, apalagi dengan tanggungjawab yang berat," sebut Pangi.
Sebelumnya, Nusron mengaku tidak masalah jika dirinya merangkap jabatan. Menanggapi hal tersebut, Pangi menilai harus ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo.
"Kalau nggak bekerja, gaya-gayaan atau numpang nama saja, lebih baik dihentikan. Mestinya Nusron direshuffle," demikian Pangi.
[rus]
