Jokowi, Masihkah Kompromi Dengan Mafia Pangan?

Dalam mengatasi kenaikan harga yang luar biasa, Presiden Joko Widodo diminta tidak cuma sibuk menjaga citra. Jokowi dituntut bersikap tegas menindak para aktor mafia pangan.

"Presiden harus bikin langkah politik tegas. Masih kompromi dengan mafia pangan atau tidak? Kalau tidak, penjarakan mereka dan elite-elite politik di belakangnya," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ismed Hasan Putro, dalam diskusi  "De Javu Harga Sembako" di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/6).

Menurutnya, andai semua data pangan yang dibuat lembaga negara efektif dan berfungsi, pasti tidak akan terjadi masalah pangan yang laten. Selama ini harga bahan makanan dinaikkan dengan alasan stok kurang. Padahal data pemerintah mengatakan sebaliknya.

"Ketika dimainkan pedagang, seolah stok kurang, padahal cukup. Karena pemerintah jaga pencitraan, maka saat itu terjadi lobi dan negosiasi. Ketika itu para petani dan peternak berdasi datang ke lobi hotel untuk lobi kuota impor. Itulah mafia pangan," jelasnya.

Dia tegaskan, Jokowi harus hentikan praktik kotor itu. Caranya, ubah sistem impor pangan.

"Bukan dengan kuota, tapi tarif. Siapa yang bisa jual daging 60 ribu per kilo maka dia akan pegang impor," ujarnya.

"Misalnya, si Badu dikasih peluang impor setelah mekanisme terbuka.Pemerintah harus minta, dengan kuota 10 ribu ton, daging sapi di pasar mesti Rp 60 ribu per kilogram," urainya.

Menurut Ismed, dasar ia mengatakan itu cukup jelas. Harga daging sapi di Australia saja cuma Rp 43 ribu per kilogram. Kalau dibawa ke Indonesia, harganya mungkin menjadi Rp 55 ribu. Dan ketika tiba di pasar, bisa dijual Rp 60 ribu per kilogram.

"Singapura saja yang tidak punya lahan peternakan bisa menjual Rp 55 ribu.
Kuncinya ada pada Presiden Jokowi apakah bisa mewujudkan Nawacita? Sejauh ini pemerintah masih jalankan praktik Orde Baru, perburuan rente," jelasnya. [ald]