Berita

ilustrasi/net

Demokrasi Harus Kuat Untuk Habisi Korupsi

SABTU, 04 JUNI 2016 | 05:48 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

RMOL. Untuk memberantas korupsi maka demokrasi harus kuat. Sementara demokrasi yang tanggung, itu merupakan tanda-tanda atau indikasi menuju negara gagal.

"Negara paling korup di dunia ini adalah negara-negara non-demokrasi. Sementara negara yang demokrasinya terkonsolidasi dengan kuat, ngka korupsinya rendah atau bahkan minim sekali," kata politikus Partai Gerindra yang menjabat anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C, Aristo Purboadji, saat berbincang, Jumat malam (3/6).

Karena itu, Aristo pada tahun 2015, menulis buku Demokrasi Kuat, Mimpi Buruk Koruptor. Buku ini diberi pengantar oleh Ketua KPK saat itu, Taufiqurrahman Ruki.


"Saya tulis ini buku ini karena Ketum partai saya, Pak Prabowo Subianto, sangat menekan pentingnya anti-korupsi itu," ungkap Aristo.

Komitmen Aristo pada pemberantasan korupsi pun dilakukan langsung dengan melaporkan harta kekayaan pada KPK. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Aristo pun menjadi pelopor di DPRD DKI Jakarta.

"Mungkin saya satu-satunya anggota dewan di Jakarta yang berikan LHKPN. Saya ingin ciptakan persaingan baik untuk mengajak yang lain mau melaporkan juga," ungkapnya.

Langkah Aristo selanjutnya adalah hendak menampung ide dari banyak LSM antikorupsi, sehingga fungsi DPR bisa dioptimalkan untuk menggerakkan antikorupsi. Sebab fungsi DPR selama ini justru banyak menjadi bahan korupsi. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya