basuki tjahaja purnama/net
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya akan segera menindak lanjuti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI atas Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Ahok sebelumnya mengakui, pencatatan laporan keuangan DKI memang sangat buruk.
Ahok menegaskan bahwa dirinya siap melaporkan oknum anak buahnya itu ke pihak kepolisian. Dia juga mencontohkan, kasus pemalsuan dan pencatatan laporan yang paling bermasalah adalah dalam pembelian lahan.
"Kalau memang ada faktor pidana ya bisa laporin. Misalkan ada pembelian lahan yang enggak jelas, kita bisa laporin (SKPD terkait). Iya dia bisa balikin atau beresin," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (3/6).
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut modus aksi pemalsuan yang dilakukan oknum PNS itu adalah dengan menghapus data aset lahan yang telah dibeli oleh Pemprov DKI. Sehingga lahan yang sebenarnya milik DKI, malah disebut sebagai tanah sewaan.
"Yang paling sering bermasalah itu pembelian tanah. Misalnya dia beli tanah aset yang sudah tercatat di kita. Ada oknum PNS yang malsuin dokumen. Itu tanah kita, aset kita, dia tipe-x, dia ganti bahwa itu bukan tanah kita," jelasnya.
Lebih parah lagi, kata Ahok, sudah sejak lama oknum PNS ini diduga sengaja membuang dokumen-dokumen aset sehingga saat terjadi gugatan oleh pihak tertentu, DKI Jakarta selalu kebingungan mencari bukti autentik. Hal itu pula yang menyebabkan Pemprov DKI selalu kalah gugatan soal sengketa lahan di pengadilan.
"Kita akan periksa lagi soal banyak sekali dokumen dokumen kita, aset kita yang dibuang, ditumpukin. Ini memang ada permainan oknum dari dulu," jelasnya.
"Tiap kali kita sidang kita bisa kalah, misal sertifikat asli kita enggak ada terus di pengadilan oknum hakimnya enggak mau terima karena enggak asli."
Ulah curang anak buahnya ini membuat Ahok meradang dan kecewa. Apalagi, pencatatan aset dan keuangan yang masih manual membuat pihaknya kerepotan mencari bukti.
Dia akan meminta pihak inspektorat untuk menindak lanjuti audit LHP 2015 oleh BPK sekaligus mengecek laporan pemalsuan tersebut. Ahok juga akan menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait aset.
"Wah ini jahat udah satu set. Nanti saya mau rapat nih soal aset, bisa oknum PNS. Enggak ada elektronik aset bisa seenaknya tuh. Bisa dibuang," demikian Ahok.
[sam]
