Berita

ahok-djarot/net

Politik

Duet Ahok-Djarot Akan Dilawan Wong Cilik PDIP

KAMIS, 02 JUNI 2016 | 13:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jika pada akhirnya PDI Perjuangan mengusung duet Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilgub DKI 2017, itu sepenuhnya tanggung jawab Ketua Umum partai itu, Megawati Soekarnoputri.

"Mungkin saja PDIP mencalonkan Ahok-Djarot karena keputusannya tergantung Megawati. Mega tokoh sentral di PDIP, dan di PDIP berlaku rumus hak prerogatif Mega," ujar pengamat politik Jakarta, Sugiyanto Emik, kepada RMOL Jakarta, Kamis (2/6).

"Lampu hijau" dari Mega untuk menduetkan petahana itu cukup jelas. Penanda pertama, Mega hingga saat ini tidak tegas menyikapi banyak kebijakan Ahok yang "membunuh" hak-hak masyarakat lemah atau dalam bahasa PDIP, wong cilik.


Alih-alih menarik dukungan dari Ahok, DPP PDIP malah secara resmi mengeluarkan surat yang menyatakan tetap mendukung Ahok hingga 2017.

"Termasuk mengenai wacana HMP (Hak Menyatakan Pedapat). Sebenarnya PDIP bisa saja menarik dukungan ke Ahok dan mendorong HMP, tapi itu tidak dilakukan. Penandanya semakin jelas, beberapa hari lalu Mega memanggil Ahok dan Djarot menghadap secara bersamaan. Susah menyebut pertemuan itu tidak terkait Pilkada," urainya.

Menurut Sugianto atau akrab disebut Sgy, jika duet ini teralisasi maka hampir bisa dipastikan akan terjadi konsolidasi partai-partai yang sejak awal tidak mendukung Ahok. Poros ini kemungkinan besar akan diperkuat Partai Gerindra, Demokrat dan PKS.

"Jadi nanti akan terbalik, koalisi gemuk justru dikordinir PDIP. Minus Nasdem dan Hanura yang sudah duluan menyatakan mendukung Ahok, sangat mungkin Golkar, PKB, PPP bergabung dengan poros pendukung Ahok," ungkapnya.

Namun dia mengingatkan akan ada dampak internal jika PDIP mengusung Ahok-Djarot. Meski instruksi Mega berjalan di struktur partai, tetapi akan muncul penolakan dari tingkat akar rumput partai banteng.

"Wong cilik konstituen PDIP yang menjadi korban kebijakan Ahok pasti menolak," tuntasnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya