Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan pembukuan keuangan pemerintah sudah tak jauh berbeda dengan perusahaan swasta. Dengan begitu, ia yakin bisa lebih mudah menemukan kecurangan.
Ahok meminta semua perhitungan keuangan harus tercatat. Sehingga segala kecurangan yang mungkin terjadi bisa dikurangi.
"Jadi kasarnya sistemnya udah seperti perbankan atau mau lebih tepat lagi pembukuan keuangan pemerintah sekarang enggak beda dengan swasta," ujar Ahok kepada wartawan usai penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).
"Jadi kita bisa tahu penyusutan, terus uang ini sirepannya (kecurangan) berapa bisa kita tahu. Ini semua betul-betul tercatat langsung dengan angka," sambungnya.
Dengan begitu, orang nomor satu DKI Jakarta itu mempercayai tim BPK mampu bekerja profesional. Meski begitu, ia mengakui status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Pemprov DKI masih dirasa janggal. Ia merasa pemprov DKI menerima LHP yang lebih buruk.
"Tim ini kerjanya profesional saling mencocokkan. Jadi kita samakan persepsi, saya yakin ini udah luar biasa. catatan banyak yang enggak (benar) ini, kita masih diberikan WDP," tandasnya.
[zul]
