Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama dilakukan guna mengembangkan sektor UMKM dan koperasi supaya bisa bertaraf nasional dan internasional,serta lebih berdaya saing di era pasar bebas.
"Yang jelas, seluruh kementrian dan lembaga harus bersinergi dalam sebuah program untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Termasuk sinergi program dengan Kadin di seluruh Indonesia", kata Deputi Bidang SDM Kementrian Koperasi dan UKM Prakoso BS pada acara pertemuan pengurus Kadin Indonesia bidang UMKM dan Koperasi dengan Kadin Provinsi seluruh Indonesia dan Asosiasi, di Jakarta, Selasa (31/5).
Oleh karena itu, lanjut Prakoso, semua pihak harus duduk bersama untuk membahas roadmap pengembangan UMKM di Indonesia, baik dalam skala regional ataupun sektoral.
"Pemerintah dan swasta harus duduk bersama membahas roadmap dengan menghilangkan ego sektoral. Dengan program sinergi itu, saya yakin program kami untuk menaikkan kelas sektor mikro ke kecil dan kecil ke menengah, bisa tercapai. Bahkan, dalam tiga tahun ke depan, saya optimis jumlah wirausaha kita bisa mencapai level 5 persen", tandas Prakoso.
Soal pembiayaan, lanjut dia, selain melalui kredit usaha rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan kinerja UMKM di seluruh Indonesia.
"Dalam hal ini, LPDB harus mempunyai skim pembiayaan tersendiri bagi UMKM di level bawah", imbuh dia.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan UMKM Sandiaga S Uno mengatakan, UMKM perlu diperkuat dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak agar dapat berkembang. Mulai dari dukungan pembiayaan, regulasi, akses pasar, kemudahan berusaha, hingga akses terhadap kemajuan teknologi dan digital. "Kita harapkan pelaku UKM bisa mengikuti kemajuan teknologi agar bisa memanfaatkannya dengan baik. Pelaku UKM bisa melakukan exposure dan menjaring konsumen lebih luas lagi," jelas dia di tempat yang sama.
Namun, lanjut Sandiaga, walau UMKM merupakan sektor yang unggul dan sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam negeri, namun dinilai masih memiliki berbagai hambatan yang patut diperhatikan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait.
"Kadin telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dari para pelaku UMKM. Salah satunya dengan mengembangkan pola kemitraan antara UMKM dan ritel moderen. Sehingga, UMKM diharapkan mampu menciptakan barang-barang yang memiliki nilai tambah atau added value yang berkualitas tinggi," jelas Sandiaga.
Selain itu, kata dia, Kadin juga telah membentuk lembaga pembiayaan alternatif bagi UMKM melalui program Palapa Nusantara Berdikari yang menjaring UKM-UKM daerah yang potensial, utamanya yang berorientasi ekspor.
"Kadin juga telah mengembangkan standar akuntansi untuk entitas mikro kecil dan menengah berbasis teknologi digital. Terobosan baru ini diharapkan dapat memudahkan para pelaku UKM membuat laporan keuangannya sehingga lebih bankable," demikian Sandiaga.
[sam]
